Jakarta, Aktual.news – Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat ground check peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tahap II hingga akhir April 2026 guna memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) setelah penonaktifan jutaan peserta.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan verifikasi tahap kedua awalnya menyasar 10,9 juta individu atau sekitar 5,8 juta keluarga.
“Tahap dua yang berjalan sejak 1 April 2026 itu kami melakukan ground check terhadap 10,9 juta individu atau 5,8 juta keluarga,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Namun, jumlah sasaran berkurang setelah sekitar 2,1 juta peserta kembali aktif melalui skema lain, termasuk pembiayaan pemerintah daerah. Dengan demikian, jumlah yang masih harus diverifikasi tersisa sekitar 8,8 juta individu.
Pendataan ini merupakan tindak lanjut kesepakatan DPR dan pemerintah pada 9 Februari 2026. Dalam kesepakatan tersebut, BPS bersama Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan diminta mencocokkan ulang data desil menggunakan basis terbaru. Sementara itu, layanan kesehatan bagi peserta terdampak tetap berjalan selama masa transisi tiga bulan.
Di lapangan, proses verifikasi menghadapi kendala keterbatasan petugas, terutama di wilayah dengan akses sulit. Sonny menegaskan bahwa capaian target sangat bergantung pada jumlah pendamping di masing-masing daerah.
Sebagai contoh, di Sumba Barat, 1.070 keluarga ditangani 47 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sebaliknya, di Pegunungan Bintang, Papua, sebanyak 6.314 keluarga hanya ditangani tiga pendamping.
“Jika tidak ada penambahan petugas, dari target 514 kabupaten/kota, kami hanya mampu menyelesaikan sekitar 153 kabupaten/kota,” ujarnya.
Keterbatasan ini berdampak pada progres nasional. Hingga pukul 08.45 WIB, keluarga yang telah diverifikasi baru mencapai 603.226 atau 10,42 persen dari target, jauh di bawah angka ideal sekitar 2,37 juta keluarga.
Sebagai pembanding, ground check tahap I terhadap 106.153 individu nonaktif penderita penyakit katastropik menunjukkan 62.685 orang turun dari desil 6 ke atas menjadi desil 1–5 setelah pembaruan data.
Temuan ini menegaskan bahwa penyakit katastropik dapat dengan cepat menurunkan tingkat kesejahteraan. BPS juga menemukan persoalan lain, seperti data kematian yang belum tercatat serta warga yang tidak ditemukan di alamat.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
