Jakarta – Perkara nomor 186 yang melibatkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasuki babak baru.
Dalam sidang terbaru, majelis hakim telah menerima jawaban dari pihak tergugat DPP PPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen).
Kuasa hukum DPP PPP, Syifaus Syarif, menyampaikan bahwa tidak ada lagi persoalan terkait legal standing dokumen yang diajukan, karena telah dinyatakan sah dan diterima oleh majelis hakim.
“Alhamdulillah, sidang hari ini jawaban kami diterima oleh majelis hakim. Sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan mengenai legal standing yang ditandatangani Ketua Umum dan Wasekjen,” ujar Syifaus, Senin (27/4/2026).
Dia menegaskan, bahwa surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wasekjen DPP PPP memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik dalam ranah eksekutif maupun yudikatif.
“Artinya, surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wasekjend PPP sudah sah dan mengikat, baik di ranah eksekutif maupun yudikatif,” lanjutnya.
Selain itu, pihak DPP PPP juga telah mengajukan gugatan balik terhadap pihak penggugat, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan Maluku. Gugatan tersebut, menurut Syifaus, juga telah diterima oleh majelis hakim.
“Kami juga telah memasukkan gugatan balik dan telah diterima oleh majelis hakim terhadap gugatan yang selama ini dilayangkan kepada klien kami. Ini penting agar kita bisa melihat perkara ini secara jernih,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
