Jakarta, Aktual.news – Menteri Perdagangan, Budi Santoso, membuka peluang peningkatan porsi distribusi MinyaKita melalui BUMN pangan hingga 65 persen. Ia menjelaskan ketentuan tersebut masih mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, yang menetapkan minimal 35 persen penyaluran dilakukan melalui BUMN pangan, termasuk Perum Bulog.
Menurut Budi, angka 35 persen merupakan batas minimal, sehingga penyaluran di atas angka tersebut tetap dimungkinkan.
“Di Permendag itu minimal 35 persen. Kalau mau 65 persen atau bahkan 70 persen tidak ada masalah. Skema business to business (B2B) akan kita fasilitasi agar produsen bisa masuk ke BUMN pangan,” ujar Budi saat ditemui di JIExpo, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Pemerintah, lanjut dia, siap memfasilitasi peningkatan distribusi melalui skema kerja sama bisnis tersebut agar produsen dapat memperluas penyaluran MinyaKita lewat BUMN.
Peluang penambahan porsi ini muncul seiring realisasi penyaluran domestic market obligation (DMO) melalui BUMN yang telah melampaui ketentuan minimal. Per 10 April 2026, realisasi distribusi tercatat mencapai 49,45 persen, lebih tinggi dari batas minimal 35 persen.
Dari sisi harga, rata-rata nasional MinyaKita tercatat Rp15.961 per liter, turun 5,45 persen dibandingkan posisi 24 Desember 2025 yang mencapai Rp16.881 per liter sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Budi menilai capaian tersebut menunjukkan distribusi melalui BUMN berjalan efektif dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga.
“Kebijakan DMO minimal 35 persen melalui BUMN pangan terbukti efektif menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga MinyaKita. Realisasi yang sudah di atas 49 persen menunjukkan mekanisme distribusi berjalan dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan peningkatan peran BUMN tidak akan menutup jalur distribusi swasta. Pemerintah tetap memberi ruang bagi distributor swasta untuk berperan dalam penyaluran MinyaKita.
Selain itu, pemerintah juga memastikan pasokan MinyaKita tetap tersedia di pasar rakyat. Penyaluran melalui Bulog sendiri disebut telah berada di atas ambang minimal yang ditetapkan.
“Kita juga memberdayakan distributor swasta. Jadi semuanya berjalan bersama, tidak ada masalah,” kata Budi.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
