Jakarta, Aktual.news – Peluncuran buku Etika Yang Melembaga sekaligus perayaan ulang tahun ke-70 Jimly Asshiddiqie di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jakarta, Jumat (17/4/2026), diwarnai sindiran ringan kepada pimpinan lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu.
Momen tersebut terjadi saat Jimly hendak memberikan potongan kue kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin.
“KPU dulu apa Bawaslu dulu ini,” ujar Jimly yang langsung disambut gelak tawa tamu undangan.
Suasana semakin cair ketika sejumlah tokoh turut melontarkan candaan. Mantan anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, menyindir KPU sebagai lembaga yang kerap terkena sanksi etik. Pernyataan itu kemudian disambut Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, serta Bagja yang turut menimpali dengan nada serupa.
Candaan berlanjut saat Afifuddin berseloroh bahwa Bagja mungkin akan berpikir ulang jika ingin mendaftar sebagai anggota KPU. Heddy kemudian menambahkan, keduanya bahkan disebut-sebut bisa “bertukar tempat” dalam seleksi penyelenggara pemilu periode 2027–2031, yang kembali disambut tawa hadirin.
Meski dibalut suasana santai, percakapan tersebut memunculkan isu terkait dinamika dan proses seleksi penyelenggara pemilu ke depan.
Dalam kesempatan yang sama, Jimly menegaskan pentingnya menjaga kualitas pemilu sebagai fondasi utama demokrasi. Hal itu disampaikannya dalam peluncuran buku berjudul Etika yang Melembaga.
“Core business demokrasi itu pemilu dan kepartaian. Kalau pemilu tidak beres, kita tidak bisa berharap kualitas dan integritas demokrasi berkembang,” ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengingatkan bahwa tren penurunan kualitas pemilu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga secara global. Fenomena tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari gejala kemunduran demokrasi (democratic regression) yang tengah berlangsung di berbagai negara.
Selain pemilu, Jimly menekankan pentingnya pembenahan internal partai politik. Ia menilai lemahnya demokrasi internal partai akan berdampak pada kualitas demokrasi secara keseluruhan.
“Kalau partai tidak memiliki demokrasi internal yang baik, sulit diharapkan mampu membangun demokrasi eksternal yang kuat,” katanya.
Ia pun mengingatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia perlu diiringi dengan upaya serius menjaga kualitas pemilu dan kelembagaan politik.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
