Jakarta, Aktual.news — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Said Abdullah, menegaskan posisi partainya sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Said, sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, sekaligus menepis anggapan bahwa posisi tersebut bersifat abu-abu.
“Sesuai keputusan Rakernas PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu,” kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan, Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri, telah menginstruksikan arah politik partai dalam menyikapi pemerintahan saat ini secara objektif dan proporsional.
Menurutnya, sebagai penyeimbang, PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat, meskipun tidak memberikan keuntungan elektoral bagi partai. Sebaliknya, PDIP akan memberikan kritik secara konstruktif jika terdapat kebijakan yang dinilai kurang tepat.
“Kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya didukung hingga 2029. Sebaliknya, kalau kurang baik, kami mengingatkan secara konstruktif,” ujarnya.
Said menegaskan, posisi penyeimbang berbeda dengan oposisi yang cenderung berseberangan secara total dengan pemerintah. Menurut dia, oposisi biasanya menitikberatkan pada pengungkapan kelemahan pemerintah demi kepentingan politik elektoral.
Sebagai partai penyeimbang, PDIP justru ingin memastikan pemerintahan berjalan efektif hingga akhir masa jabatan sesuai konstitusi.
Ia juga menyebut Presiden Prabowo memahami sikap politik PDIP tersebut, bahkan mengapresiasi sebagai bentuk hubungan yang lebih jujur dalam sistem demokrasi.
“Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik. Pujian berlebihan justru bisa mengaburkan objektivitas yang dibutuhkan,” kata Said.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
