Jakarta, Aktual.news – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar pertemuan dengan sekitar 30 investor asal China untuk membahas perkembangan investasi, khususnya di sektor pertambangan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta perwakilan Kedutaan Besar China.
Bahlil menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk mendengar langsung berbagai kendala yang dihadapi investor China yang telah beroperasi di Indonesia.
“Pak Rosan, Pak Purbaya dan Pak Dubes China mengundang investor Tiongkok yang sudah beroperasi di sini untuk melakukan rapat koordinasi tentang apa saja kendala mereka,” ujar Bahlil.
Ia menyebutkan, mayoritas perusahaan yang hadir bergerak di sektor pertambangan, termasuk investasi hilirisasi seperti pembangunan smelter. Para investor, kata dia, meminta kepastian pasokan bahan baku mineral seperti nikel dan bauksit guna menunjang operasional industri pengolahan.
“Mereka ingin mendapat kepastian bahan baku, bauksit kemudian nikel. Saya bilang oke, termasuk smelter, ini kan hilirisasi,” jelasnya.
Bahlil menegaskan, pertemuan tersebut bukan merupakan respons atas surat Kamar Dagang China yang sebelumnya dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keluhan iklim investasi di Indonesia.
“Enggak ada hubungannya. Ini pertemuan rutin. Saya waktu menjabat Menteri Investasi juga sering melakukan evaluasi berkala,” katanya.
Namun demikian, pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya. Ia mengakui bahwa pertemuan tersebut juga bertujuan untuk memahami berbagai kendala yang disampaikan investor China, termasuk yang tertuang dalam surat Kadin China kepada Presiden.
“Pengusaha China memaparkan masalah yang mereka hadapi, kita tangkap dan kalau bisa kita pecahkan,” ujar Purbaya.
Sebelumnya, Kamar Dagang China menyampaikan sejumlah kekhawatiran terkait iklim investasi di Indonesia, mulai dari regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, hingga dugaan praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum tertentu.
Keluhan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan investasi jangka panjang dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha asal China yang beroperasi di Indonesia.
Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan investasi sekaligus memastikan kontribusi terhadap penerimaan negara tetap optimal.
“Kita ingin perusahaan harus bertahan dan negara harus mendapatkan pendapatan,” kata Bahlil.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
