Jakarta, Aktual.news – Laju pertumbuhan e-commerce Indonesia mulai menunjukkan perlambatan signifikan, menandai berakhirnya fase ekspansi agresif berbasis subsidi dan masuknya industri ke fase koreksi yang lebih ketat secara ekonomi.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Izzudin Al Farras, mencatat nilai Gross Merchandise Value (GMV) e-commerce Indonesia naik dari 51,74 miliar dolar AS pada tahun terakhir pandemi menjadi 57,7 miliar dolar AS pada 2024. Namun, pertumbuhan tahunan terus melambat dari 4 persen pada 2022–2023, menjadi 5 persen pada 2023–2024, dan diperkirakan turun ke sekitar 2 persen pada 2024–2025.
“Industri digital kini bergerak menuju fase yang lebih berkelanjutan,” kata Izzudin, Kamis (7/5/2026).
Perlambatan ini mencerminkan berakhirnya strategi “bakar duit” yang selama ini menopang ekspansi platform melalui subsidi ongkir, diskon, dan promosi besar-besaran. Seiring pengetatan arus modal global dan tuntutan profitabilitas, pelaku industri mulai melakukan konsolidasi dan efisiensi.
Di sisi permintaan, pelemahan daya beli masyarakat—terutama kelas menengah bawah—menjadi faktor utama yang menahan pertumbuhan transaksi digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penetrasi e-commerce semakin sensitif terhadap siklus ekonomi domestik, bukan lagi semata didorong insentif platform.
Sementara itu, dari sisi penawaran, lonjakan jumlah UMKM yang masuk ke platform digital meningkatkan intensitas persaingan dan menekan margin pelaku usaha. Meski jumlah usaha yang menggunakan e-commerce mencapai 4,4 juta pada 2024, tingkat adopsi baru 42 persen, menunjukkan masih adanya kesenjangan kapasitas digital dan monetisasi di kalangan pelaku usaha.
Perubahan struktur industri juga terlihat dari penurunan penggunaan media sosial sebagai kanal transaksi, dari 65 persen pada 2020 menjadi sekitar 30 persen pada 2024. Tren ini mengindikasikan pergeseran model bisnis ke platform yang lebih terintegrasi, sekaligus meningkatnya biaya akuisisi pelanggan bagi pelaku usaha kecil.
Di tingkat regional, dominasi Indonesia sebagai pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara turut tergerus. Pangsa pasar turun dari 52 persen pada 2022 menjadi 37 persen pada 2025, mencerminkan kompetisi yang semakin ketat di kawasan.
Tekanan juga datang dari perdagangan lintas negara. Sekitar 20 persen transaksi e-commerce pada 2024 berasal dari ekspor dan impor, namun didominasi barang impor. Data Kementerian Keuangan menunjukkan 90 persen barang impor berasal dari transaksi e-commerce, dengan China sebagai pemasok utama.
Kondisi ini menimbulkan risiko terhadap neraca perdagangan digital dan daya saing produk domestik, terutama bagi UMKM yang harus bersaing dengan barang impor berharga lebih murah.
INDEF menilai fase baru industri e-commerce membutuhkan pergeseran kebijakan dari ekspansi kuantitas ke penguatan kualitas. Pemerintah didorong memperbaiki infrastruktur logistik, meningkatkan transparansi biaya platform, serta memperkuat kebijakan perpajakan dan bea masuk untuk menekan distorsi akibat banjir impor.
Selain itu, dukungan terhadap UMKM dinilai perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas digital dan efisiensi operasional agar pelaku usaha mampu bertahan di tengah tekanan margin dan perubahan perilaku konsumen.
Perlambatan ini menegaskan bahwa pertumbuhan e-commerce Indonesia tidak lagi ditopang oleh insentif jangka pendek, melainkan bergantung pada fundamental ekonomi, daya beli, dan efisiensi ekosistem digital secara keseluruhan.
Artikel ini ditulis oleh:
Achmat
Eka Permadhi
