Jakarta, Aktual.news — Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai desakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperjelas sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto tidak terlepas dari kalkulasi politik menuju Pemilu 2029.
Menurut Arifki, PDIP saat ini berada pada posisi politik yang relatif menguntungkan karena mampu memainkan peran fleksibel di luar pemerintahan. Di satu sisi, partai tersebut dapat mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak populer, namun di sisi lain tetap menjaga komunikasi politik dengan kekuasaan.
“Posisi seperti ini membuat PDIP memiliki ruang gerak politik yang lebih fleksibel dibandingkan partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet,” ujar Arifki, Minggu (21/6/2026).
Ia menjelaskan, fleksibilitas tersebut memberi peluang bagi PDIP untuk menyerap pemilih yang kritis terhadap pemerintah, sementara partai koalisi harus menanggung konsekuensi politik dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
Arifki menilai semakin lama PDIP mempertahankan posisi tersebut, semakin besar pula nilai tawar politik partai dalam peta kekuasaan nasional. Kondisi ini dinilai berpotensi menggeser keseimbangan politik di antara partai-partai koalisi.
“Posisi tawar PDIP berpotensi semakin tinggi karena tetap menjadi faktor yang diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun partai koalisi,” katanya.
Ia menambahkan, sikap PKB yang meminta kejelasan posisi PDIP tidak hanya sekadar pernyataan politik biasa, tetapi mencerminkan kegelisahan sebagian partai koalisi terhadap meningkatnya pengaruh PDIP di luar pemerintahan.
Menurutnya, dinamika ini akan terus berkembang seiring mendekatnya kontestasi politik 2029, di mana setiap partai mulai memperhitungkan strategi dan posisi politik masing-masing.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
