Jakarta, Aktual.news – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mempercepat restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) dengan memangkas jumlah perusahaan dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 250 perusahaan. Di tengah langkah efisiensi tersebut, pemerintah memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pegawai BUMN.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan proses penataan BUMN telah berjalan. Dari lebih dari 1.000 perusahaan negara, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan sebagai bagian dari konsolidasi.
“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300,” ujar Prabowo.
Presiden kemudian meminta konfirmasi kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, mengenai target akhir jumlah perusahaan negara setelah restrukturisasi.
“Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?” tanya Presiden.
“Ujungnya nanti sekitar 250, Pak,” jawab Dony.
Mendengar jawaban tersebut, Prabowo menegaskan bahwa perampingan BUMN diperlukan untuk menghilangkan inefisiensi yang selama ini membebani keuangan negara.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, jumlah perusahaan negara yang terlalu banyak menyebabkan biaya operasional membengkak karena setiap perusahaan memiliki struktur direksi, komisaris, dan organisasi yang memerlukan anggaran besar. Karena itu, pemerintah menargetkan proses transformasi BUMN dapat diselesaikan dalam dua tahun agar perusahaan negara menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Sementara itu, Dony Oskaria memastikan restrukturisasi BUMN tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja. Seluruh pegawai perusahaan yang dikonsolidasikan akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujar Dony.
Ia menjelaskan Danantara saat ini tengah melakukan streamlining terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan karena sekitar 52 persen BUMN masih mencatat kerugian dengan total mencapai Rp20 triliun.
Dony mengatakan biaya tenaga kerja relatif kecil dibandingkan potensi efisiensi yang dapat diperoleh melalui konsolidasi perusahaan.
“Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” katanya.
Ia kembali menegaskan seluruh pegawai akan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi dan tidak ada satu pun yang kehilangan pekerjaan.
“Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka,” tegasnya.
Selain menjamin tidak adanya PHK, Dony mengungkapkan program konsolidasi BUMN diperkirakan mampu menghasilkan penghematan langsung hingga sekitar Rp50 triliun setiap tahun. Efisiensi tersebut berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menciptakan inefisiensi.
Ia menambahkan, konsolidasi sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS. Model serupa akan diterapkan pada kelompok usaha BUMN lainnya guna menciptakan perusahaan negara yang lebih ramping, sehat, efisien, dan berdaya saing.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
