Jakarta, Aktual.news – Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipangkas secara signifikan dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari reformasi besar-besaran untuk mewujudkan BUMN yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Target tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
“Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo.
Presiden mengungkapkan pemerintah tengah melakukan penertiban dan restrukturisasi BUMN secara menyeluruh. Dari sekitar 1.000 perusahaan yang ada, lebih dari 200 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari proses penataan.
Menurut Prabowo, jumlah tersebut masih akan terus dikurangi hingga hanya menyisakan sekitar 250 perusahaan negara yang dinilai sehat dan produktif. Dengan demikian, lebih dari 750 BUMN akan ditutup melalui proses konsolidasi dan restrukturisasi.
“Bagaimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup,” ujar Prabowo saat berdialog dengan Kepala BP BUMN, Dony Oskaria.
Prabowo menilai banyaknya jumlah BUMN selama ini justru membebani keuangan negara karena setiap perusahaan memiliki struktur direksi dan komisaris yang membutuhkan biaya operasional besar, meski tidak semuanya mampu menghasilkan keuntungan.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan tingginya biaya organisasi yang pada akhirnya membebani anggaran negara tanpa memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian.
“750 Dirut, 750 Direksi, kali empat atau kali lima, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegasnya.
Karena itu, Prabowo meminta proses penataan BUMN dipercepat agar dalam dua tahun ke depan perusahaan-perusahaan negara menjadi lebih ramping, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik serta penciptaan nilai ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menanggapi usulan kalangan akademisi agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi nasional.
Ia menyambut baik usulan tersebut, namun menegaskan bahwa alokasi dana riset hanya dapat dilakukan apabila kondisi keuangan perusahaan telah sehat dan mampu menghasilkan keuntungan.
“Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba,” ujar Prabowo.
Presiden berharap restrukturisasi BUMN mampu memperkuat tata kelola perusahaan negara, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi investasi pada sektor strategis, termasuk pengembangan riset, inovasi, dan teknologi nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
