Bandung, Aktual.news — Jaringan Aktivis ’98 lintas kota menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam momentum peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika 1955, Minggu (19/4/2026).
Dalam pernyataan tertulisnya, Aktivis ’98 menekankan pentingnya menjadikan Dasa Sila Bandung sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan nasional, khususnya di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
“Bahwa pilihan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk bergabung dengan Board of Peace (BOP) adalah wujud nyata dari pengkhianatan Dasa Sila Bandung 1955,” tulis Aktivis ’98 dalam keterangannya di Bandung.
Mereka menilai langkah tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar tetap selaras dengan prinsip kedaulatan, kesetaraan, dan non-intervensi dalam hubungan internasional, sebagaimana tercantum dalam Dasa Sila Bandung.
Selain isu politik luar negeri, Aktivis ’98 juga menyoroti kondisi demokrasi dan penegakan hukum di dalam negeri. Mereka mengaitkan hal tersebut dengan capaian Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berada pada angka 34 dari 100.
Di bidang ekonomi, Aktivis ’98 menilai kebijakan yang mengarah pada liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi perlu diimbangi dengan penguatan peran negara agar tetap sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Mereka juga menyinggung warisan kebijakan Letter of Intent (LoI) dengan International Monetary Fund sebagai bagian dari dinamika kebijakan ekonomi nasional.
Sementara itu, dalam aspek budaya, mereka mengingatkan pentingnya menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi, termasuk dengan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat adat.
Melalui refleksi ini, Aktivis ’98 mendorong agar nilai-nilai Dasa Sila Bandung tidak hanya diperingati secara seremonial, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten dalam berbagai kebijakan strategis nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
