Jakarta, Aktual.news – Wacana kenaikan tarif layanan TransJakarta dan TransJabodetabek menuai penolakan dari Tim Advokasi Peduli Transportasi Publik. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, khususnya dalam mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum.
Inisiator Tim Advokasi Peduli Transportasi Publik, Johan Imanuel, mengatakan rencana kenaikan tarif bertentangan dengan upaya pemerintah yang selama ini mengkampanyekan penggunaan transportasi publik.
“Kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek menambah masalah DKI Jakarta yang memiliki slogan ‘Ayo Naik Transportasi Publik’. Bagaimana masyarakat mau beralih jika tarifnya justru naik,” kata Johan, Kamis (11/6/2026).
Menurut Johan, tarif yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan asas kemanfaatan karena masih terjangkau dan menjadi pilihan ekonomis bagi masyarakat Jakarta.
“Justru sekarang sudah sesuai dengan asas kemanfaatan karena menjadi transportasi paling ekonomis bagi warga Jakarta,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya menyatakan keberatan atas rencana tersebut dan tengah menyiapkan langkah-langkah konkret apabila kebijakan kenaikan tarif tetap direalisasikan.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa Pemprov DKI segera memutuskan penyesuaian tarif TransJabodetabek. Namun, ia memastikan subsidi tetap diberikan agar tidak memberatkan masyarakat.
“Untuk TransJabodetabek segera kami putuskan. Tidak mungkin tidak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi,” ujar Pramono.
Ia menekankan bahwa kebijakan penyesuaian tarif akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
“Prinsipnya saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar tidak membuat masyarakat kembali beralih ke kendaraan pribadi,” katanya.
Salah satu rute yang akan disesuaikan adalah Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih dikenakan tarif Rp3.500. Pramono menilai tarif tersebut masih sangat terjangkau dibandingkan moda transportasi lain seperti bus Damri maupun taksi.
“Kalau Rp3.500 bahkan untuk parkir di bandara saja tidak cukup, maka akan ada penyesuaian,” ujarnya.
Pramono juga optimistis penggunaan transportasi umum akan terus meningkat, terutama di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemprov DKI, lanjutnya, juga telah memberikan layanan gratis bagi 15 golongan masyarakat tertentu.
Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kajian terkait rencana kenaikan tarif. Meski demikian, keputusan akhir berada di tangan Pemprov DKI dan DPRD.
Ia menjelaskan bahwa tarif TransJakarta tidak mengalami kenaikan sejak 2005, meskipun dalam kurun waktu tersebut terjadi kenaikan signifikan pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta.
“UMP pada 2005 masih sekitar Rp800 ribu, sekarang sudah mencapai sekitar Rp6 juta, naik 7–8 kali lipat, sementara tarif masih tetap selama 21 tahun,” kata Welfizon.
Selain itu, pihaknya juga tengah mengkaji penyesuaian tarif TransJabodetabek, termasuk untuk rute menuju Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih dalam masa uji coba.
Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan tarif ke depan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan layanan dan daya beli masyarakat.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
