Jakarta, Aktual.news – Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengatakan upaya perbaikan kawasan hutan di daerah bencana oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkendala anggaran tambahan sebesar Rp8,4 triliun yang belum direalisasikan, meski telah diajukan sejak Februari 2026.
“Pemerintah tak kunjung merespons permintaan tambahan anggaran. Padahal, Kemenhut telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp10,68 triliun pada 2025 lalu untuk satu item saja, yaitu denda administrasi,” kata Alex di Jakarta, Jumat (22/5).
Hingga Mei 2026, kata dia, tambahan anggaran itu belum terealisasi, sehingga upaya perbaikan kawasan hutan di daerah bencana belum dapat dilakukan.
“Saya tegaskan, untuk mengurus pemulihan daerah terdampak bencana itu, tak cukup dengan doa sembari berharap hutan yang telah rusak itu ditumbuhi pohon dan kayu secara alami,” ujar Alex.
Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta jajarannya, dengan agenda pembahasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan progres pelaksanaan anggaran tahun 2026.
Alex menyebutkan berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2025, angka deforestasi neto di Sumatera mencapai 78.030,6 hektare.
“Angka tersebut merupakan hasil pengurangan luas lahan deforestasi dengan luas lahan reforestasi,” tutur Alex.
Deforestasi merupakan proses penghilangan atau pengurangan tutupan hutan secara permanen, yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan non-hutan.
Sedangkan reforestasi atau reboisasi adalah proses penanaman kembali atau pemulihan ekosistem hutan pada area yang sebelumnya mengalami kerusakan, penebangan atau kehilangan tutupan pohon.
Alex menuturkan data deforestasi neto tersebut menunjukkan deforestasi lebih besar dari lahan hutan hasil reforestasi.
“Dengan kata lain, eksploitasi hutan di Sumatera sudah jauh melebihi upaya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula,” ungkap Alex.
Fenomena itu, sambung dia, sejalan dengan data kebencanaan dari Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB) periode 2008-2025 yang menunjukkan pola kejadian banjir dan tanah longsor semakin meningkat selang lima tahun terakhir.
Alex merinci pada 2008-2013, terdapat total 780 kejadian, kemudian pada 2014-2019 tercatat 882 kejadian, sementara pada 2020-2025 kejadian bencana naik lima kali lipat menjadi 4.779 kejadian.
“Jika tak ada upaya intervensi negara untuk pemulihan hutan di daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sama saja kita menunggu takdir malapetaka berikutnya,” pungkas Alex.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
