Jakarta, Aktual.news — Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai risiko inflasi lanjutan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Ia menilai dampak kebijakan tersebut tidak hanya terlihat secara langsung terhadap inflasi, tetapi juga memiliki efek rambatan yang lebih luas.
Menurut Ateng, kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi dan logistik. Dampak tersebut pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa yang harus ditanggung masyarakat.
“Kalau hanya melihat dampak langsung terhadap inflasi, mungkin angkanya tidak terlalu besar. Tetapi persoalan sesungguhnya justru berada pada efek rambatan yang muncul setelahnya,” ujar Ateng dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa komponen bahan bakar dalam struktur biaya transportasi dapat mencapai 30 hingga 40 persen dari total biaya operasional. Kondisi ini berpotensi mendorong penyedia jasa transportasi dan logistik untuk menyesuaikan tarif layanan.
“Kenaikan biaya operasional pada sektor transportasi dan logistik pada akhirnya akan diteruskan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif jasa,” jelas politisi Fraksi PKS tersebut.
Selain itu, Ateng juga menyoroti potensi perubahan pola konsumsi masyarakat akibat selisih harga antara Pertamax dan Pertalite yang semakin lebar. Menurutnya, kondisi ini dapat mendorong sebagian masyarakat beralih ke BBM bersubsidi guna menekan pengeluaran.
Perpindahan konsumsi secara masif dinilai berisiko menambah tekanan terhadap distribusi Pertalite di lapangan. Jika tidak diantisipasi, kuota yang telah ditetapkan berpotensi cepat habis dan memicu antrean maupun gangguan pasokan di sejumlah daerah.
“Ketika masyarakat mulai khawatir pasokan akan terbatas, maka perilaku konsumsi akan berubah dan berpotensi menciptakan tekanan inflasi baru,” katanya.
Ateng pun meminta pemerintah bersama pihak terkait memastikan stabilitas pasokan dan distribusi BBM tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan distribusi Pertalite dinilai perlu diperkuat guna mengantisipasi lonjakan permintaan.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
