Jakarta, Aktual.news – Kejaksaan Agung menyatakan menghormati putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Meski demikian, Kejagung masih mempelajari putusan tersebut sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pihaknya masih menunggu salinan lengkap putusan untuk menelaah pertimbangan hukum majelis hakim.
“Yang jelas kami mengapresiasi dan menghormati keputusan majelis hakim di mana dinyatakan terbukti. Untuk saat ini Jaksa menunggu salinan. Keputusan lengkap akan mempelajari termasuk pertimbangan majelis hakim,” ujar Anang kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, jaksa penuntut umum hingga kini masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan upaya hukum banding. Keputusan tersebut akan ditentukan setelah seluruh isi putusan dipelajari secara menyeluruh.
“Kita masih mempunyai waktu bersikap untuk upaya hukum banding dan saat ini JPU masih pikir-pikir dan akan menyatakan sikap beberapa hari ke depan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menyatakan Nadiem Makarim terbukti bersalah dalam perkara pengadaan Chromebook dan CDM. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun, lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta pidana 18 tahun penjara.
Saat membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah menyatakan:
“Menyatakan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider,” kata ketua majelis hakim Purwanto S Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6).
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun,” imbuh hakim.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan dakwaan primer tidak terbukti dan memutus Nadiem bersalah berdasarkan dakwaan subsider, yakni melanggar Pasal 604 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan. Nadiem turut diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, harta kekayaannya dapat disita dan dilelang. Jika nilai harta tidak mencukupi, hukuman itu akan diganti dengan pidana kurungan selama lima tahun.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
