Salah satu Kampung Nelayan Merah Putih

Jakarta, Aktual.news – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) menggelar Rapat Pendahuluan atau Entry Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk Program Pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Sarjono Turin yang mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung Muda Intelijen yang dibacakan Sarjono Turin, dijelaskan bahwa Program Pembangunan 1.000 KNMP merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah yang pelaksanaannya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Sarjono mengatakan proyek tersebut memiliki nilai pengamanan mencapai Rp5,17 triliun.

Program itu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur modern, termasuk pelabuhan dan fasilitas produksi maupun distribusi hasil perikanan.

“Proyek strategis nasional dengan total nilai pengamanan mencapai Rp 5.170.000.000.000 ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern seperti pelabuhan, fasilitas modern untuk produksi dan distribusi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan UMKM,” ujar Sarjono, di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Ia menambahkan, program tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama terkait penguatan swasembada pangan, pengembangan ekonomi biru, hilirisasi industri, hingga pemerataan pembangunan ekonomi dari desa.

Menurut Sarjono, pengawalan yang dilakukan JAM INTEL merupakan bagian dari tugas intelijen Kejaksaan dalam mengamankan pembangunan strategis nasional agar pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai target.

Pengamanan itu dilakukan melalui langkah mitigasi yang diajukan Direktorat IV Pengamanan Pembangunan Strategis pada JAM INTEL guna mengantisipasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), baik yang berkaitan dengan personel, materiil, maupun hambatan birokrasi.

Sarjono Turin menegaskan keberhasilan proyek pembangunan 1.000 KNMP membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

“Entry Meeting ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyatukan visi, misi, serta merumuskan langkah konkret di lapangan demi menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan infrastruktur bagi para nelayan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Hadir pula dalam kegiatan itu Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Ade Tajudin Sutiawarman, jajaran direktur pada JAM INTEL, perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta para Kepala Kejaksaan Tinggi dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.

Laporan: Achmat

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi