Jakarta, Aktual.news – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan perhatian khusus terhadap dinamika di Kalimantan Timur, termasuk aksi demonstrasi yang menyasar Gubernur Rudy Mas’ud. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, yang menyebut banyaknya aduan serta sorotan publik terhadap kepemimpinan di daerah tersebut.
“Ya Kaltim ini Pak, Pak, Kaltim ini sedang kita, sedang kita dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik begitu ya,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Kemendagri, lanjut Bima, telah mengingatkan agar pengelolaan anggaran daerah dilakukan dengan lebih cermat. Ia menilai Kalimantan Timur termasuk daerah yang mendapatkan banyak catatan terkait penggunaan APBD.
“Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi. Gitu, ya. Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi,” ujarnya.
Untuk memastikan pengawasan berjalan, Kemendagri telah menurunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) guna memantau aktivitas pemerintahan daerah. Selain itu, Ditjen Otonomi Daerah (Otda) juga terus menjalin komunikasi untuk mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran.
“Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang. Dan pemimpin itu, ya kan harus yang paling, yang paling terakhir senang itu pemimpin. Yang paling terakhir enak itu pemimpin,” tutur Bima Arya.
“Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja. Ya kita berharap ada semangat itu yang di yang disadari oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Gubernur,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Kemendagri meminta agar pemerintah daerah melakukan peninjauan ulang terhadap program-program yang dianggap tidak prioritas, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat dan arahan efisiensi.
“Kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan. Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja. Ya kalau tidak dirasakan oleh warga, ya di apa di, tidak usah dilanjutkan lagi, begitu,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
