Jakarta, Aktual.news — Komisi VI DPR RI akan memanggil PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk potensi peralihan konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi yang dikhawatirkan memengaruhi ketersediaan stok nasional.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengatakan kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak dapat dilepaskan dari tekanan global yang masih berlangsung.
Menurutnya, konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak menjadi faktor utama yang membebani pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi.
“Dengan situasi global perang berkepanjangan dan nilai tukar rupiah yang juga sedang melemah, sementara minyak kita masih impor, tentu ini menjadi beban bagi pemerintah sehingga pada akhirnya harus dilakukan penyesuaian,” ujar Adisatrya, dikutip Minggu (14/6/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap sektor usaha. Biaya logistik yang meningkat dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat sebagai konsumen.
“Logistik adalah komponen utama dalam kegiatan usaha. Ketika BBM naik, biaya distribusi meningkat dan harga ke konsumen juga berpotensi naik. Karena itu kami berharap inflasi tetap terkendali,” katanya.
Ia menambahkan, Komisi VI akan mencermati dampak kebijakan tersebut terhadap dunia usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). DPR berharap kenaikan biaya operasional tidak berujung pada penurunan produktivitas maupun pemutusan hubungan kerja.
“Kami berharap sektor UKM tidak terdampak signifikan. Jangan sampai biaya usaha meningkat lalu berujung pada pengurangan tenaga kerja,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPR menaruh perhatian pada potensi migrasi konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi seperti Pertamax ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Peralihan ini dinilai berisiko menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan stok BBM bersubsidi di lapangan.
“Kami akan meminta penjelasan dari Pertamina terkait kemungkinan peralihan konsumsi ini. Jangan sampai terjadi lonjakan penggunaan Pertalite yang kemudian memicu keterbatasan stok,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah bersama Pertamina perlu memastikan pasokan energi tetap aman serta menyiapkan langkah mitigasi guna mengantisipasi lonjakan permintaan BBM bersubsidi.
DPR juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dan perlindungan terhadap masyarakat serta dunia usaha dalam setiap kebijakan energi yang diambil.
Pengawasan terhadap kebijakan harga energi, lanjutnya, akan terus dilakukan untuk memastikan dampaknya tidak memperburuk kondisi ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global.
“Pengawasan DPR akan terus dilakukan agar kebijakan energi tetap berpihak pada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
