Jakarta, Aktual.news — Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyoroti masih adanya celah pengawasan atau blind spot dalam sistem pertahanan udara di wilayah Indonesia Timur yang dinilai rawan dimanfaatkan pesawat asing untuk melakukan intersep tanpa terdeteksi.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi I DPR RI di Markas Komando Operasi Udara II Makassar, Jumat (12/6/2026). Ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mengancam kedaulatan udara nasional.
“Kita tidak ingin lagi ada blind spot yang membuat bisa ada intersepsi dari warga negara lain atau dari pesawat lain,” ujar Syamsu, dikutip Minggu (14/6/2026).
Ia menjelaskan, wilayah kerja Komando Operasi Udara II Makassar mencakup sekitar sepertiga wilayah Indonesia, sehingga membutuhkan sistem deteksi dan pengendalian yang lebih canggih dan terintegrasi.
Menurutnya, penguatan teknologi pertahanan udara tidak cukup hanya mengandalkan Ground Control Interception (GCI), tetapi perlu dilengkapi dengan sistem yang lebih maju seperti Airborne Early Warning and Control System (AWACS) guna memperluas jangkauan pengawasan udara.
“Dengan teknologi seperti AWACS, ke depan Indonesia Timur bisa menjaga wilayah Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman dari Unmanned Aerial Vehicle (UAV) maupun entitas udara lain yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara.
“Kita tidak menginginkan hal itu terjadi, tetapi kita harus bersiap,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan pilot tempur TNI Angkatan Udara yang dinilai belum sebanding dengan risiko dan tanggung jawab yang mereka emban.
“Kami berharap kesejahteraan pilot tempur juga dinilai dengan baik. Kalau ada peningkatan, karena menurut kami nilainya sangat kecil,” ujar Nurul.
Ia juga mengkritisi keterbatasan anggaran TNI AU yang berkisar Rp11 triliun, dengan sekitar 60 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pengembangan operasional dinilai masih terbatas.
“Hanya 40 persen untuk yang lain-lainnya. Kalau dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia dan tugas yang harus dilakukan, jumlahnya masih terlalu kecil,” katanya.
Meski demikian, Nurul menyebut proses adaptasi teknologi pesawat tempur baru berjalan relatif baik. Ia memastikan setiap pengadaan alutsista telah disertai transfer teknologi dan pengetahuan dari produsen kepada personel TNI AU.
Menurutnya, teknisi TNI AU telah mendapatkan pelatihan memadai sehingga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru, termasuk dalam hal perawatan dan ketersediaan suku cadang.
“Kalau pun ada teknologi baru, adaptasinya bisa cepat dilakukan. Tidak terlalu sulit karena mereka sudah terbiasa,” ujarnya.
Ia menambahkan, kemampuan teknis prajurit menjadi kunci dalam menjaga kesiapan operasional alutsista sekaligus mengurangi ketergantungan pada pihak asing.
Nurul berharap Kementerian Pertahanan dapat mendistribusikan anggaran secara lebih proporsional dengan memprioritaskan peningkatan tunjangan bagi pilot tempur.
“Kalau ada peningkatan, ini diprioritaskan untuk memberikan tunjangan lebih kepada para pilot tempur tersebut,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
