Jakarta, Aktual.news — Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT PLN (Persero) menjelaskan secara terbuka langkah pengamanan pasokan energi nasional menyusul pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali).
Menurut Ateng, masyarakat membutuhkan kepastian terkait langkah penanganan yang dilakukan saat ini, sekaligus strategi antisipasi agar gangguan serupa tidak meluas di masa mendatang.
“Atas situasi ini, ESDM dan PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang sedang dilakukan, baik untuk menjaga pasokan listrik dalam jangka pendek maupun memperkuat ketahanan energi nasional ke depan,” ujar Ateng, Minggu (21/6/2026).
Ia mengungkapkan, dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM pada 15 Juni 2026, teridentifikasi adanya kekurangan kontrak pasokan batu bara untuk kebutuhan PLN tahun 2026 sekitar 20 juta ton dari total kebutuhan 154 juta ton.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dan direspons melalui langkah terukur. Dalam jangka pendek, Ateng meminta pemerintah memastikan kecukupan energi primer bagi pembangkit listrik serta melakukan mitigasi agar layanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Untuk jangka menengah, ia mendorong penguatan tata kelola pasokan batu bara dan energi primer lainnya agar kebutuhan pembangkit dapat dipenuhi secara lebih terencana.
Sementara dalam jangka panjang, Ateng menilai diperlukan strategi ketahanan energi yang komprehensif melalui diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan nasional, serta pengurangan ketergantungan pada satu jenis energi.
“Masyarakat berharap ESDM dan PLN tidak hanya fokus pada penanganan sesaat, tetapi juga menyiapkan langkah strategis agar keandalan pasokan listrik nasional semakin kuat,” katanya.
Ia menegaskan keterbukaan informasi terkait kondisi pasokan energi dan langkah perbaikannya menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional.
“Ateng menambahkan, yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa ada mitigasi jangka pendek, pengamanan pasokan jangka menengah, dan strategi jangka panjang yang jelas,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
