Jakarta, Aktual.news – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,26 triliun untuk Program Magang Nasional dan pelatihan vokasi sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi triwulan II dan semester II tahun 2026.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, mengatakan anggaran tersebut terdiri dari Rp4,14 triliun untuk program magang bagi 150 ribu peserta dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi.
“Pelatihan vokasi diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Kurnia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan anggaran program magang akan digunakan untuk membiayai uang saku peserta selama enam bulan, dengan besaran yang disesuaikan dengan upah minimum di masing-masing daerah.
Selain itu, dana tersebut juga mencakup biaya sertifikasi kompetensi, pelatihan, pendampingan mentor di tempat magang, serta dukungan operasional melalui ekosistem digital Maganghub milik Kementerian Ketenagakerjaan.
Program Magang Nasional tahun ini dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 dengan target awal 50 ribu peserta pada gelombang pertama dan secara bertahap mencapai 150 ribu peserta.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan pemerintah telah menyiapkan program pelatihan vokasi secara matang untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai kebutuhan industri.
Menurutnya, selain peningkatan keterampilan, peserta juga akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa program magang dan vokasi merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang lebih luas pada semester II 2026.
Ia menyebut total stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp26,34 triliun, mencakup berbagai sektor untuk menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengingatkan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja dalam waktu dekat.
Ia menyebut sekitar 55 ribu buruh di industri keramik terancam terkena PHK akibat kenaikan harga gas industri yang berdampak pada operasional perusahaan.
“Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55.000 orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri,” ujar Andi Gani.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menekan dampak tersebut, termasuk menjaga stabilitas biaya energi bagi industri dan memperkuat perlindungan tenaga kerja.
Pemerintah berharap program magang dan pelatihan vokasi dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan dampak PHK sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
