Jakarta, Aktual.news – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani mengatakan DPR akan menggelar rapat kerja guna membahas polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter bertajuk Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Salah satu aksi pembubaran kegiatan nobar film tersebut terjadi di Kota Ternate, Maluku Utara, yang dilakukan oleh Kodim 1501/Ternate.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyebut salah satu komisi di DPR akan memanggil dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, baik lembaga maupun kelompok yang terlibat dalam kegiatan nobar maupun pembubarannya.
Namun demikian, Puan belum memastikan komisi mana yang akan menangani persoalan tersebut, apakah Komisi I DPR RI yang bermitra dengan TNI atau komisi lain yang berkaitan dengan hukum dan perfilman.
“Kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut,” ujar Puan kepada awak media, Selasa (12/5/2026).
Meski mengaku belum menonton film dokumenter tersebut, Puan memberi sinyal DPR sejalan dengan sikap pemerintah dan TNI terkait kontroversi isi film.
Menurut dia, film yang memuat informasi sensitif dan berpotensi menimbulkan dampak negatif di masyarakat perlu diantisipasi dengan baik.
“Isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR. Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga,” ujarnya.
“Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut,” sambungnya.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan karya Dhandy Laksono dan Cypri Dale yang mengangkat isu perampasan tanah adat serta krisis ekologis di Papua Selatan.
Film tersebut juga menyoroti sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang disebut berdampak negatif terhadap masyarakat lokal di wilayah tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Okt
