Jakarta, Aktual.news – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi resmi ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penunjukan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi antara pemerintah, pimpinan DPR, serikat buruh, dan unsur kepolisian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Prasetyo mengatakan dirinya dipercaya memimpin Satgas karena dinilai mampu menjembatani koordinasi lintas kementerian, dunia usaha, serikat pekerja, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi ancaman meningkatnya PHK.
“Semua bersepakat memohon kami untuk menjadi ketua Satgas Mitigasi PHK oleh karena dianggap dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder terkait,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers usai rapat.
Ia menjelaskan, setelah melalui proses pembentukan selama sekitar satu tahun, Satgas Mitigasi PHK kini mulai bekerja dengan memetakan persoalan industri yang berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor.
Menurut Prasetyo, Satgas akan bersinergi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk melakukan pemantauan serta pertukaran informasi mengenai kondisi perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Pendekatan yang dilakukan akan bersifat kasus per kasus, mengingat penyebab PHK di setiap perusahaan berbeda.
“Permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan suplai bahan baku seperti gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun penyebabnya, menjadi tugas kita bersama melakukan mitigasi,” katanya.
Selain mencegah PHK baru, Satgas juga akan memberikan perhatian kepada perusahaan yang telah melakukan PHK namun belum memenuhi kewajiban terhadap para pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan perwakilan pekerja, antara lain Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta Desk Ketenagakerjaan Polri. Dari DPR hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam kesempatan itu, Dasco menegaskan DPR akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam memitigasi potensi PHK melalui koordinasi yang dilakukan secara rutin.
“Nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Hari-hari di DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Syamsurijal,” ujarnya.
Sementara itu, Said Iqbal sebelumnya mengungkapkan pemerintah dan serikat buruh tengah melakukan negosiasi untuk mencegah potensi PHK di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur. Sekitar 4.000 pekerja di Pasuruan dan Mojokerto disebut berpotensi terdampak apabila rencana pemindahan lini produksi ke Vietnam benar-benar direalisasikan dalam satu hingga dua tahun mendatang.
Meski demikian, Said Iqbal optimistis relokasi tersebut masih dapat dicegah melalui negosiasi dengan perusahaan induk di Jepang sehingga lapangan kerja di Indonesia tetap terjaga.
Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah akan menangani setiap persoalan ketenagakerjaan secara berbeda sesuai karakteristik masing-masing kasus. Menurutnya, penyelesaian dapat dilakukan melalui perundingan bipartit, pemanggilan manajemen perusahaan, maupun langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menghindari terjadinya PHK massal.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
