Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
Jakarta, Aktual.news – Bangsa modern sering terjebak ilusi besar, yaitu menganggap jabatan tertinggi adalah derajat tertinggi. Semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur pemerintahan, semakin besar anggapan bahwa orang itu pusat segalanya. Presiden dipandang sebagai puncak kekuasaan, seolah tak ada yang lebih tinggi darinya dalam kehidupan berbangsa. Tapi cara pandang ini tak sepenuhnya sejalan dengan kebijaksanaan peradaban Nusantara.
Dalam tradisi kita, kekuasaan dan kewibawaan bukanlah hal yang sama. Jabatan dan derajat juga bukan sesuatu yang identik. Seseorang bisa punya jabatan sangat tinggi tapi tak punya kewibawaan besar. Sebaliknya, seseorang bisa tak punya jabatan apa pun tapi punya pengaruh moral yang jauh melampaui pejabat tertinggi negara.
Cak Nun pernah menyampaikan analogi menarik dalam sebuah forum. Beliau mengatakan, “Kalau presiden itu bukan keris, itu pedang. Itu hanya buatan pandai besi, bukan buatan empu. Presiden itu hanya tenaga outsourcing TKI. Mohon maaf, seperti Pak Bupati juga, dikontrak 5 tahun, ya kan?” Ini bukan penghinaan terhadap presiden, justru mengembalikan posisi presiden pada tempatnya yang sebenarnya. Presiden adalah pejabat publik yang mendapat mandat menjalankan pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Dalam demokrasi modern, jabatan itu memang penting, tapi penting tidak berarti sakral. Tinggi tidak berarti paling tinggi. Besar tidak berarti paling besar.
Presiden tetaplah pelaksana amanah rakyat. Lima tahun menjabat, lalu digantikan orang lain. Bupati juga begitu, gubernur juga begitu, menteri bisa berganti kapan saja. Semua jabatan politik pada hakikatnya adalah kontrak. Mungkin karena itu Cak Nun pakai istilah “tenaga outsourcing”, seseorang yang bekerja berdasarkan kontrak dan mandat tertentu. Ketika masa kontrak berakhir, pekerjaan selesai dan digantikan orang lain. Jabatan politik pun demikian.
Lalu Cak Nun melanjutkan analogi yang lebih menarik, beliau mengatakan “Tetapi pedang bisa membangun dirinya agar memiliki sepuhan seperti keris. Sementara keris juga bisa turun derajatnya menjadi pedang.” Di sinilah letak perbedaan kekuasaan dan kewibawaan. Pedang adalah simbol kekuatan formal, fungsi praktis, digunakan untuk bertempur, menjaga, mempertahankan. Nilai utamanya pada kegunaan. Keris berbeda. Dalam tradisi Nusantara, keris bukan sekadar senjata, tapi simbol peradaban. Keris lahir dari proses panjang, dari laku batin, ilmu, nilai, dan kebijaksanaan. Keris tak hanya punya fungsi, tapi juga makna.
Pedang bisa dibeli, keris harus ditempa. Pedang bisa dibuat sehari, keris butuh perjalanan panjang. Pedang bicara soal kekuatan, keris bicara soal martabat. Karena itu Cak Nun bilang, “Makanya Sri Sultan tidak usah ingin menjadi presiden, sebab Anda lebih ampuh daripada presiden.” Kalimat ini sering disalahpahami seolah membandingkan individu dengan individu, padahal yang dibicarakan adalah perbedaan antara jabatan politik dan otoritas peradaban. Presiden mendapat legitimasi dari pemilu, Sultan mendapat legitimasi dari sejarah, budaya, tradisi, dan kepercayaan masyarakat yang dibangun berabad-abad. Yang satu lahir dari mekanisme politik, yang satu lahir dari perjalanan peradaban.
Dalam sejarah Nusantara, keberadaan para raja, sultan, ulama, budayawan, dan tokoh masyarakat sering punya pengaruh jauh lebih panjang dibanding para penguasa politik yang datang dan pergi. Nama presiden berganti, nama menteri berganti, nama pejabat berganti, tapi peradaban tetap hidup karena ada penjaga nilai yang tidak bergantung pada masa jabatan.
Di sinilah bangsa membutuhkan “keris”, bukan dalam arti benda pusaka, melainkan hadirnya tokoh-tokoh yang menjaga arah moral bangsa. Bangsa butuh ulama yang tak bisa dibeli, intelektual yang tak bisa ditakut-takuti, budayawan yang tak kehilangan jati diri, negarawan yang berpikir melampaui lima tahunan. Karena tanpa para penjaga nilai itu, negara akan dipenuhi pedang tapi kehilangan arah.
Pedang penting. Tak ada negara tanpa pemerintahan, tanpa kekuasaan, tanpa instrumen negara. Tapi pedang tanpa keris berbahaya. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan mudah jadi kesewenang-wenangan. Jabatan tanpa moralitas mudah jadi keserakahan. Kekuatan tanpa nilai mudah jadi penindasan. Mungkin karena itulah peradaban Nusantara sejak dulu tak pernah menempatkan kekuasaan sebagai pusat kehidupan. Yang ditempatkan di tengah adalah nilai, kebijaksanaan, dan keseimbangan.
Presiden diperlukan untuk menjalankan negara, tapi bangsa tak akan selamat hanya dengan presiden. Bangsa butuh keris-keris peradaban yang menjaga akal sehat, moralitas, budaya, dan arah perjalanan sejarah. Karena sesungguhnya negara tidak runtuh ketika kehilangan seorang presiden. Negara runtuh ketika kehilangan para penjaga nilainya. Dan ketika sebuah bangsa mulai memuja pedang lebih tinggi dari keris, saat itulah bangsa itu perlahan kehilangan kemampuan membedakan antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Padahal sejarah selalu menunjukkan hal yang sama, yaitu kekuasaan datang dan pergi, tapi peradaban hanya bertahan jika masih ada keris yang menjaganya.
Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggung jawab penulis. Tidak mencerminkan sikat dan pandangan redaksi Aktual.news
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
