Jakarta, Aktual.news — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkenalkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) kepada investor global sebagai upaya mempercepat realisasi investasi dan mengurai berbagai hambatan usaha di Indonesia.
Dalam keterangannya usai “International Seminar on Debottlenecking Channel” di kantor Kementerian Keuangan, Selasa, Purbaya mengakui bahwa masih banyak investor asing yang belum mengetahui keberadaan kanal pengaduan tersebut. Padahal, satgas telah beroperasi sejak Desember 2025 untuk membantu pelaku usaha domestik mengatasi kendala perizinan dan proses bisnis.
“Salah satu investor dari Swiss bertanya kalau mau mengadu ke mana. Kami pikir sudah dikenal, ternyata belum. Nanti akan kami beri informasi terkait website pengaduan tersebut,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, Satgas P2SP dirancang untuk menangani hambatan usaha secara cepat dan terkoordinasi karena melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Dengan mekanisme ini, penyelesaian persoalan investasi dapat dilakukan lintas sektor tanpa terhambat birokrasi.
Purbaya juga menegaskan bahwa instansi pemerintah yang terlibat akan didorong bekerja lebih responsif. Bahkan, pemerintah pusat memiliki instrumen sanksi berupa pemotongan anggaran bagi kementerian/lembaga yang tidak bekerja secara efisien dalam mendukung penyelesaian hambatan usaha. Hal serupa berlaku bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, efektivitas satgas akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor global terhadap iklim investasi di Indonesia. “Kalau mereka sudah merasakan manfaatnya, mereka sendiri yang akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia semakin mudah,” katanya.
Untuk memperluas jangkauan informasi kepada investor internasional, Kementerian Keuangan menggandeng Kementerian Luar Negeri. Melalui jaringan kedutaan besar di berbagai negara, pemerintah akan menyosialisasikan kanal debottlenecking agar investor mengetahui jalur pengaduan ketika menghadapi kendala bisnis.
Selain memperkenalkan satgas, Purbaya mengungkapkan bahwa kanal debottlenecking berpotensi mempercepat realisasi investasi hingga lebih dari 30 miliar dolar AS. Nilai tersebut berasal dari sejumlah proyek yang sebelumnya terhambat akibat masalah perizinan dan proses administrasi.
Ia juga menyoroti adanya proyek besar di wilayah Sumatera dengan nilai sekitar 40 miliar dolar AS yang telah lama tertunda. Pemerintah berkomitmen mempercepat realisasi proyek tersebut setelah masuk dalam penanganan satgas.
Satgas P2SP diketahui menggelar sidang secara berkala untuk membahas laporan hambatan usaha. Setiap pekan, satgas menangani satu hingga empat kasus, dengan pendekatan yang mengedepankan efisiensi dan transparansi.
Purbaya menambahkan, sebagian besar sidang dilakukan secara terbuka untuk memastikan akuntabilitas dan mendorong kepercayaan publik. Namun, dalam kasus tertentu, mekanisme dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.
“Transparansi penting agar masyarakat dan dunia usaha melihat bahwa pemerintah serius menyelesaikan masalah investasi,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah berharap kehadiran Satgas debottlenecking dapat mengubah persepsi investor global sekaligus mempercepat arus masuk investasi ke Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
