Teheran, Aktual.news – Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran (SNSC) mengumumkan bahwa kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dibebaskan dari biaya selama 60 hari sesuai Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad.
Dalam pernyataan yang dirilis Kamis (18/6) malam, SNSC mengatakan pemohon izin melintas di perairan itu tidak akan dikenai biaya selama 60 hari dan seluruh biaya tersebut akan ditanggung pemerintah Iran.
“Tidak akan ada biaya yang dikenakan kepada pemohon selama 60 hari, dan biaya ini akan ditanggung oleh Iran,” kata dewan tersebut dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh stasiun televisi pemerintah, IRIB.
SNSC juga menyatakan bahwa Otoritas Jalur Perairan Teluk Persia (PGSA) telah diarahkan untuk memproses dan memprioritaskan permohonan secara cepat guna mendukung pelaksanaan MoU Islamabad.
Menurut SNSC, kondisi khusus dan sejumlah risiko keselamatan di jalur pelayaran tersebut mengharuskan kapal melintas melalui rute dan pada waktu yang telah ditentukan.
Langkah itu diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran, mencegah kecelakaan laut, dan memungkinkan volume lalu lintas kapal meningkat secara bertahap.
Pengaturan operasional dan perincian teknis pelayaran melalui Selat Hormuz akan diumumkan oleh PGSA.
SNSC menambahkan bahwa langkah lain, termasuk pembersihan ranjau, akan dilakukan sesuai paragraf kelima MoU Islamabad.
“Mengenai masalah lain, termasuk pembersihan ranjau, langkah-langkah yang diperlukan akan diambil sesuai dengan Pasal 5 Nota Kesepahaman Islamabad,” kata pernyataan itu.
Pada Rabu malam (17/6), Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara elektronik menandatangani “Nota Kesepahaman Islamabad,” yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi berakhirnya perang yang dilancarkan oleh Washington dan Tel Aviv terhadap Iran pada 28 Februari.
Para mediator Pakistan kemudian mengumumkan bahwa memorandum tersebut telah berlaku, dengan Iran akan membuka kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas maritim sementara AS mulai mencabut blokade angkatan lautnya terhadap Teheran.
Berdasarkan memorandum tersebut, Washington dan Teheran akan mengadakan negosiasi selama 60 hari, dengan kemungkinan perpanjangan, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir yang mencakup program nuklir Iran dan sanksi internasional.
Namun, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, mengisyaratkan respons keras jika kesepakatan dengan AS dilanggar atau tuntutan yang berlebihan diajukan.
“Jika terjadi pelanggaran komitmen, pelanggaran perjanjian, atau tuntutan berlebihan oleh pihak lain, kami tidak akan ragu untuk memberikan respons yang menghancurkan kepada musuh,” tulis Ghalibaf di akun media sosial X, Jumat (19/6/2026).
“Mereka telah ditampar sekali dalam perang: jika mereka memilih untuk mengikuti jalan yang sama lagi, mereka akan menerima tamparan yang lebih keras,” tulisnya.
Sembari menekankan bahwa tugas yang diberikan oleh Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei kepada mereka adalah “untuk mewujudkan syarat dan ketentuan perjanjian,” dia menegaskan kembali bahwa mereka sedang menjalankan perintah.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
