Jakarta, Aktual.news – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu membeberkan dugaan keterlibatan mantan petinggi militer, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, di balik gerakan aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini. Gerakan penolakan tersebut diindikasikan disusupi agenda politik praktis dan difasilitasi oleh jejaring tokoh tertentu.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengungkapkan bahwa salah satu indikasi terlihat dari fasilitas mewah berupa mobil Fortuner yang digunakan oleh pimpinan aksi penolakan, Tiyo Ardianto, yang diduga memiliki keterkaitan keluarga dengan mantan perwira tinggi TNI tersebut.
“Kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” ujar Rahmat Djimbula saat membacakan pernyataan sikap dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Menurut BEM Bersatu, indikasi keterlibatan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso semakin menguat setelah pimpinan aksi mahasiswa tersebut diketahui menghadiri forum yang sama dengan purnawirawan tersebut di Bandung baru-baru ini. Jejaring ini dinilai patut dicermati karena berpotensi mencederai kemurnian pergerakan mahasiswa.
“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung (18/6/2026) bersama sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” lanjut Rahmat.
Rahmat menyayangkan Program MBG yang memiliki dampak langsung terhadap gizi dan kesejahteraan masyarakat luas justru dijadikan sasaran penolakan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya mengenai arah dan substansi gerakan tersebut.
“Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, Program MBG yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” tegasnya.
Atas dasar temuan tersebut, BEM Bersatu menyatakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi eksternal dan mobilisasi mahasiswa yang ditunggangi elite politik demi perebutan kekuasaan.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” pungkas Rahmat.
Artikel ini ditulis oleh:
Achmat
Eka Permadhi
