Jakarta, Aktual.news – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Pertemuan ini difokuskan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat selesai sesuai target dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan, Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan yang layak dan inklusif bagi masyarakat miskin serta miskin ekstrem.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” ujar Kuswara, di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di 93 lokasi pada 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Seluruh proyek saat ini masih berada dalam tahap konstruksi dengan progres fisik rata-rata mencapai sekitar 57 persen per 19 Mei 2026.
Menurut Kuswara, Kementerian PU menargetkan seluruh pembangunan selesai pada 20 Juni 2026. Untuk memastikan target tersebut tercapai, pengawasan langsung juga dilakukan di lapangan oleh Menteri PU.
“Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan penyelesaian Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebanyak 93 lokasi yang ditargetkan selesai pada tanggal 20 Juni 2026. Sebagai bentuk komitmen percepatan, Menteri PU juga melakukan pengawasan secara langsung di lapangan untuk memastikan akselerasi pekerjaan berjalan sesuai target,” katanya.
Dalam mendukung percepatan pembangunan, Kementerian PU membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang melibatkan sejumlah unit organisasi di lingkungan kementerian. Sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi juga dikerahkan dengan sistem kerja tiga shift.
Deputi IV KSP Fadjar Dwi Wishnuwardhani mengatakan rapat koordinasi digelar untuk menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan agar target penyelesaian tidak bergeser.
Ia mengingatkan percepatan pembangunan tetap harus memperhatikan kualitas bangunan, keselamatan kerja, dan kesiapan operasional sekolah.
“Kita tahu bahwa waktu pelaksanaan sangat terbatas, maka percepatan harus diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional,” ujar Fadjar.
KSP juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program tersebut.
Sejauh ini, verifikasi lapangan telah dilakukan di 22 lokasi Sekolah Rakyat dan tiga kali rapat koordinasi lintas sektor juga telah digelar untuk mempercepat penyelesaian proyek.
“Kita semua memahami bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat bukanlah hal yang mudah, program ini bukan hanya membangun fisik gedung, melainkan juga membangun masa depan bangsa. KSP percaya, dengan konsolidasi yang kuat, eksekusi yang disiplin serta ketegasan di setiap lini, target 20 Juni 2026 bukanlah suatu hal yang mustahil,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman Koswara, jajaran Kementerian Sosial, serta perwakilan penyedia jasa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.
Laporan: Achmat
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
