Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengubah cara mengevaluasi keberhasilan program. Ukuran administratif seperti jumlah penerima, jumlah dapur, atau besarnya anggaran tidak lagi memadai.
Publik ingin mengetahui apakah program tersebut benar-benar meningkatkan kualitas gizi anak, mengurangi beban ekonomi keluarga, sekaligus memberikan manfaat bagi petani, UMKM, dan perekonomian lokal.
Hal yang sama berlaku pada komunikasi pemerintah. Survei menunjukkan bahwa pemerintah cukup berhasil memanfaatkan media sosial sebagai saluran informasi. Namun, tantangan sebenarnya bukan lagi soal kemampuan menyampaikan pesan, melainkan membangun kepercayaan terhadap isi pesan tersebut.
Publik kini menginginkan komunikasi yang lebih terbuka, jujur, dan akuntabel. Mereka ingin mengetahui bukan hanya keberhasilan pemerintah, tetapi juga kendala yang dihadapi, langkah perbaikan yang sedang dilakukan, serta target waktu penyelesaiannya.
Kepercayaan publik pada dasarnya masih menjadi modal penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, modal tersebut tidak akan bertahan selamanya apabila tidak diikuti kebijakan yang mampu menjawab persoalan paling mendasar masyarakat.
Pengendalian harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, perlindungan daya beli, serta perbaikan tata kelola program prioritas harus menjadi agenda yang lebih mendesak daripada sekadar memperkuat narasi komunikasi.
Survei Puspoll Indonesia seharusnya dipahami bukan sebagai vonis terhadap pemerintah, melainkan sebagai sistem peringatan dini. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum menutup pintu kepercayaan, tetapi mereka mulai menuntut bukti yang lebih nyata.
Masih tersedia waktu untuk membalikkan tren ini, asalkan pemerintah berani melakukan koreksi kebijakan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada akhirnya, stabilitas politik tidak dibangun semata melalui komunikasi yang baik, melainkan melalui kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh rakyat.
*Direktur Eksekutif Pusat Polling (Puspoll) Indonesia
