Oleh: Dr Pahrudin HM MA*
MENURUT survei Pusat Polling (Puspoll) Indonesia yang dilakukan pada Mei 2026, preferensi publik terhadap program pemerintahan Prabowo-Gibran sudah terang benderang. Jika dibaca secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pemerintah tidak semata-mata berdasarkan popularitas program; tetapi berlandaskan pada seberapa baik program tersebut menangani masalah ekonomi sehari-hari mereka.
Ada satu pesan yang muncul sangat jelas dari seluruh temuan survei: harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja masih menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia.
Publik Menginginkan Negara Hadir di Sektor Kesehatan
Dari aspek urgensi program, masyarakat memberikan dukungan besar terhadap program-program kesehatan yang diluncurkan pemerintah.
Sebanyak 93,6% masyarakat menganggap pentingnya perluasan akses BPJS Kesehatan, 93,3% mendukung penurunan harga BPJS Kesehatan, dan 92,9% menganggap peningkatan kualitas fasilitas kesehatan sebagai program yang penting. Bahkan pembukaan lapangan kerja baru dan perluasan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan memperoleh dukungan publik di atas 91 persen.
Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin negara berpartisipasi secara langsung pada aspek perlindungan sosial dasar. Pasca pandemi dan tekanan ekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir, kesehatan tidak lagi dipandang publik sebagai isu sektoral, melainkan bagian dari jaminan kesejahteraan warga negara yang terintegrasi.
Berdasarkan perspektif kebijakan publik, banyaknya dukungan terhadap program kesehatan menunjukkan bahwa pemerintah harus memperkuat peran negara kesejahteraan (welfare state), terutama bagi masyarakat menengah dan bawah yang sangat bergantung pada layanan publik.
Makan Bergizi Gratis Belum Menjadi Program Paling Mendesak
Hasil Survei Puspoll ini menghasilkan satu temuan yang cukup menarik, yaitu posisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di mata masyarakat.
Meskipun mayoritas publik mendukung program ini, tetapi tingkat urgensinya hanya 60,7%, atau lebih rendah dibandingkan hampir semua program prioritas pemerintah lainnya. Sebaliknya, 37,3% responden menganggap program tersebut tidak penting atau tidak penting sama sekali.
Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap MBG masih berada di kisaran 55,5 persen, bahkan ada kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya yakin bahwa program tersebut akan berhasil mencapai tujuannya.
Temuan survei ini menarik karena MBG selama ini merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Publik memang tidak menolak program tersebut, tetapi MBG diposisikan berada di bawah kebutuhan yang dianggap lebih mendesak seperti kesehatan, pekerjaan, dan stabilitas harga.
Artinya, masyarakat masih menggunakan logika kebutuhan dasar ekonomi ketika menilai prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah. Bagi banyak keluarga, kemampuan membeli kebutuhan sehari-hari dan memperoleh pekerjaan jauh lebih penting dibandingkan manfaat jangka panjang program gizi seperti MBG.
Harga Pangan Menjadi Persoalan Utama Bangsa
Temuan lainnya dari survei ini terkait dengan pertanyaan mengenai persoalan pokok masyarakat.
Menurut 41,9 persen responden, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah harga kebutuhan pokok yang mahal. Angka ini jauh melampaui masalah lain, seperti kesulitan mendapatkan pekerjaan (24,6%) dan kemiskinan (13,4%). Inflasi pangan tetap menjadi masalah paling sensitif di tingkat akar rumput. Ketika harga beras, minyak goreng, cabai, telur, atau kebutuhan sehari-hari meningkat, hampir semua orang merasakan dampaknya.
Tidak mengherankan bahwa, ketika ditanya tentang apa yang dianggap sebagai prioritas kebijakan pemerintah, 44,4 persen responden meminta pemerintah berkonsentrasi pada upaya menjaga daya beli masyarakat dan menurunkan harga kebutuhan pokok; 26,9 persen meminta pemerintah menciptakan lapangan kerja baru, dan 14,2 persen meminta pemerintah mengurangi kemiskinan.
Dengan kata lain, tiga tuntutan publik terbesar adalah sebagai berikut: penurunan harga kebutuhan pokok; penciptaan lapangan kerja baru; dan pengurangan kemiskinan.
Ketiganya berkaitan dengan ekonomi.
Lapangan Kerja Menjadi Ujian Terbesar Prabowo
Temuan paling tegas dari hasil survei ini adalah pemimpin nasional harus menyelesaikan masalah terpenting dalam lima tahun ke depan.
Sebanyak 47,5 persen menganggap bahwa pengurangan pengangguran dan penyediaan lapangan kerja adalah agenda paling mendesak. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari masalah kemiskinan (20,5%) dan hampir empat kali lipat dari masalah pemberantasan korupsi (12,8%).
Temuan ini mengandung pesan sangat penting bagi pemerintah.
Korupsi, hukum, dan politik kekuasaan sering menjadi fokus perdebatan elite saat ini. Namun bagi masyarakat, ukuran paling nyata keberhasilan pemerintah adalah pekerjaan tetap yang mereka miliki. Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang dapat dianggap berhasil kecuali dapat menyediakan kesempatan kerja yang nyata bagi masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak dapat diukur hanya dari jumlah program yang dibuat; tetapi harus diukur seberapa baik program-program tersebut berhasil menciptakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pergeseran dari Politik Simbolik ke Politik Kesejahteraan
Temuan-temuan hasil survei ini jika dibaca secara bersamaan menunjukkan terjadinya perubahan orientasi publik. Isu-isu identitas simbolik atau politik tidak lagi menjadi perhatian masyarakat.
Isu-isu yang muncul adalah tuntutan yang sangat praktis, seperti biaya yang rendah, pekerjaan yang mudah ditemukan, layanan kesehatan yang mudah diakses, dan peningkatan kesejahteraan.
Pada akhirnya, program-program yang yang paling dihargai adalah program yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebaliknya, program-program yang manfaatnya dianggap lebih berorientasi pada jangka panjang atau belum dirasakan secara langsung cenderung memiliki tingkat urgensi yang lebih rendah.
Kesimpulan
Sementara publik terus mendukung agenda pemerintahan Prabowo-Gibran, survei Puspoll ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan garis besar yang jelas tentang apa yang harus diprioritaskan pemerintah.
Saat ini, prioritas utama masyarakat adalah meningkatkan harga kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan layanan kesehatan.
Presiden Prabowo menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan, bukan lagi meningkatkan popularitas program. Sebaliknya, Prabowo harus memastikan bahwa program-program tersebut dapat mengatasi kekhawatiran ekonomi masyarakat.
Seluruh data survei ini mengarah pada satu kesimpulan utama: masyarakat mengapresiasi program pemerintah, tetapi pada akhirnya mereka akan menilai keberhasilan pemerintah berdasarkan pada kemampuannya untuk menyediakan pekerjaan dan menjaga harga kebutuhan pokok.
*Analis Politik dan Kebijakan Universitas Nurdin Hamzah, Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN), dan Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Klaster Sumbagsel
