Oleh: Chamad Hojin*
HASIL survei Puspoll Indonesia memperlihatkan sebuah pesan yang patut dibaca secara serius oleh pemerintah. Memang, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada di angka mayoritas, yakni 64,8 persen.
Namun, di balik angka tersebut tersimpan sinyal yang jauh lebih penting: masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa kondisi Indonesia akan menjadi lebih baik dalam beberapa tahun ke depan.
Penurunan optimisme dari 80,4 persen menjadi 53,2 persen bukanlah sekadar fluktuasi statistik. Sebaliknya, hal itu menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara harapan publik dan pengalaman sehari-hari yang mereka rasakan.
Dengan kata lain, masyarakat masih memberikan kesempatan kepada pemerintah, tetapi mulai meragukan apakah berbagai janji dan program benar-benar mampu memperbaiki kehidupan mereka.
Akar persoalan tampaknya sangat jelas, yakni tekanan ekonomi rumah tangga. Bagi sebagian besar masyarakat, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah angka pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau indikator makro lainnya. Yang menjadi ukuran adalah apakah harga beras semakin terjangkau, apakah minyak goreng mudah dibeli, apakah pekerjaan lebih mudah diperoleh, dan apakah pendapatan keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup.
Karena itu, tingginya ketidakpuasan terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok, penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan ekonomi nasional seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Selama persoalan tersebut belum membaik, keberhasilan pembangunan di sektor lain akan sulit mengubah persepsi masyarakat.
Survei ini juga menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan serius. Turunnya dukungan publik bukan berarti masyarakat menolak tujuan program tersebut. Sebaliknya, publik justru menginginkan program itu dikelola secara lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap tata kelola program menjadi peringatan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya penerima manfaat, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
