Jakarta, Aktual.news – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah mengusut tuntas meninggalnya lima calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mengikuti pelatihan dasar militer (Latsarmil). Koalisi menilai tragedi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan yang keliru karena menerapkan pendekatan militer dalam program yang seharusnya berada di ranah sipil.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (28/6/2026), Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya lima peserta pelatihan. Menurut mereka, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil, khususnya calon pengelola koperasi.
Koalisi menilai tidak terdapat hubungan antara kompetensi mengelola koperasi dengan pelatihan dasar militer. Profesionalisme pengelola koperasi, kata mereka, seharusnya dibangun melalui kemampuan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan kemiliteran.
Selain itu, Koalisi juga mengkritik pelibatan TNI dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Menurut mereka, kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan dan berpotensi melampaui mandat utama TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI.
Koalisi berpandangan bahwa semakin luasnya pelibatan militer dalam berbagai urusan sipil menunjukkan kecenderungan militerisasi ruang sipil. Mereka mengingatkan bahwa organisasi sipil dan institusi militer memiliki karakter, fungsi, serta tujuan yang berbeda sehingga tidak dapat dipertukarkan.
“Pendekatan militeristik bagi masyarakat sipil berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi. Organisasi sipil membutuhkan ruang berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dialog, argumentasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif, bukan pola komando dan kepatuhan sebagaimana berlaku dalam institusi militer,” demikian pernyataan Koalisi.
Koalisi juga mengaitkan tragedi tersebut dengan kritik yang sebelumnya mereka sampaikan terhadap berbagai program pemerintah yang menggunakan pendekatan militer dalam urusan sipil, termasuk program pendidikan bercorak militer bagi anak-anak di Jawa Barat. Menurut mereka, pendekatan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan berpotensi mengikis kemampuan berpikir kritis serta kebebasan berpendapat.
Lebih lanjut, Koalisi menilai program pelatihan Manajer KDMP sejak awal telah dibangun di atas asumsi yang keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil. Tragedi yang menewaskan lima peserta, menurut mereka, menjadi bukti bahwa asumsi tersebut bukan hanya tidak tepat, tetapi juga membahayakan keselamatan warga sipil.
Karena itu, Koalisi mendesak pemerintah segera menghentikan seluruh rangkaian pelatihan dasar militer bagi calon Manajer KDMP serta mengevaluasi secara menyeluruh konsep pelatihan tersebut agar selaras dengan prinsip tata kelola organisasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi.
Koalisi juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim investigasi pencari fakta yang independen, transparan, dan menyeluruh guna mengusut penyebab meninggalnya lima peserta pelatihan. Selain penegakan hukum terhadap pelaku di lapangan, Koalisi menilai struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang serta memerintahkan pelaksanaan program juga harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.
Selain itu, Koalisi mendesak pemerintah menghentikan pelibatan TNI dalam berbagai program sipil yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara dan mengembalikan pelaksanaan program pembangunan kepada institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
