Oleh: Yudi Latif
Jakarta, Aktual.news – Saudaraku, di hampir semua peradaban besar, pertanyaan tentang negara tidak dimulai dari hukum, ekonomi, atau militer, melainkan dari jati diri manusia: bagaimana jiwa warga dibentuk, kebijaksanaan dipupuk, dan moral-spiritual kolektif membentuk wajah peradaban.
Di titik ini, pemikiran Plato, Confucius, Ibn Khaldun, dan Leo Tolstoy bertemu. Mereka sama-sama melihat bahwa kerusakan negara bermula dari kerusakan moral; bahwa politik tanpa spiritualitas akan berubah menjadi mesin dominasi.
Dalam The Republic, Plato memandang negara sebagai cermin jiwa manusia. Politik harus dipimpin kebijaksanaan, bukan nafsu kekuasaan. Negara yang baik bukan hanya menciptakan ketertiban, tetapi membentuk manusia yang mampu membedakan kebaikan dari sekadar kepentingan sesaat.
Pandangan ini dekat dengan The Analects dari Confucius. Baginya, negara bertahan bukan oleh hukuman keras, melainkan oleh teladan moral pemimpinnya. Kekuasaan yang kehilangan kebajikan mungkin tetap kuat, tetapi kehilangan legitimasi spiritualnya.
Sementara itu, Ibn Khaldun dalam Muqaddimah melihat bahwa peradaban lahir dari solidaritas sosial (asabiyyah): rasa keterikatan moral yang membuat manusia mau berkorban demi komunitasnya. Awalnya, sebuah bangsa kuat karena sederhana, keras, dan memiliki tujuan bersama. Tetapi ketika kekuasaan berubah menjadi kemewahan, elit mulai hidup berlebihan, kehilangan disiplin spiritual, dan menjadikan negara alat kenikmatan pribadi. Saat itu, peradaban mulai membusuk dari dalam.
Secara lebih radikal, Leo Tolstoy melalui The Kingdom of God Is Within You mengkritik negara modern yang sering berdiri di atas kekerasan dan pemaksaan. Bagi Tolstoy, politik harus tunduk pada hati nurani, cinta kasih, dan kemanusiaan.
Walhasil, negara yang sehat tidak hanya membutuhkan sistem, tetapi juga jiwa. Politik tanpa moralitas akan kehilangan arah, dan peradaban tanpa spiritualitas akan rapuh dari dalam.
Ukuran keagungan sebuah negara bukan seberapa besar kekuasaannya, melainkan kualitas manusia yang dilahirkannya. Sejarah tidak memuliakan siapa yang paling berkuasa, melainkan yang paling menjaga nilai dan harkat kemanusiaan dalam bernegara.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
