Jakarta, Aktual.news — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim bersama delapan pejabat imigrasi dinilai mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyebut kasus tersebut berdampak langsung terhadap kepercayaan global, iklim investasi, serta kredibilitas birokrasi Indonesia.
Menurut Andreas, OTT di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat menunjukkan praktik korupsi di sektor pelayanan publik masih menjadi tantangan serius yang belum sepenuhnya teratasi.
Ia menegaskan proses hukum harus berjalan transparan dan tuntas, namun kasus ini tidak boleh berhenti sebagai peristiwa hukum semata.
Andreas mendorong agar kasus tersebut dijadikan momentum evaluasi sistemik terhadap tata kelola keimigrasian nasional.
Ia mempertanyakan bagaimana dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian seperti KITAS dan KITAP dapat terjadi di sektor strategis.
Menurutnya, layanan keimigrasian merupakan garda terdepan yang berhubungan langsung dengan investor, tenaga kerja asing, wisatawan, dan ekspatriat.
Praktik suap dalam layanan tersebut, lanjutnya, berpotensi membuka celah masuknya individu yang tidak memenuhi syarat serta mengancam keamanan dan ketertiban.
Selain itu, kondisi tersebut juga menciptakan ketidakadilan bagi pemohon yang mengikuti prosedur resmi karena harus bersaing dengan jalur ilegal.
Andreas menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh, termasuk penguatan SDM berintegritas, percepatan digitalisasi layanan, serta peningkatan pengawasan untuk mencegah praktik serupa terulang.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
