Pembangunan Tanpa Kepemimpinan

Oleh: Adv. Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP*

INDONESIA tidak pernah kekurangan program pembangunan. Setiap pemerintahan datang dengan paket kebijakan baru, proyek strategis baru, target pertumbuhan ekonomi baru, serta berbagai indikator keberhasilan yang disusun dengan rapi.

Jalan dibangun, bendungan dibangun, pelabuhan dibangun, kawasan industri dibangun, bahkan kota-kota baru direncanakan untuk dibangun.

Namun, di tengah begitu banyak pembangunan fisik tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar. Mengapa berbagai persoalan bangsa tetap berulang dari waktu ke waktu?

Kemiskinan masih menjadi masalah, ketimpangan sosial masih terasa, korupsi terus muncul dalam berbagai bentuk, dan kualitas pelayanan publik sering dikeluhkan masyarakat.

Konflik pemerintahan juga terus berulang dalam berbagai dinamika. Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tidak selalu bergerak seiring dengan besarnya anggaran pembangunan yang dikeluarkan.

Kondisi ini mengundang refleksi yang lebih mendalam mengenai arah pembangunan bangsa.

Mungkin, persoalannya bukan pada kurangnya pembangunan. Mungkin, persoalannya terletak pada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu kepemimpinan. Pembangunan yang besar tanpa kepemimpinan yang kuat dapat kehilangan arah dan makna.

Dalam salah satu forum Maiyah, Cak Nun pernah menyampaikan pengamatan yang menarik. Beliau mengatakan, “Ingat-ingat, saya lihat, saya awasi, ya, ternyata yang paling tidak dipelajari oleh semua urusan pembangunan di Indonesia itu adalah soal kepemimpinan. Kepemimpinan.”

Kalimat tersebut terdengar sederhana, tetapi mengandung kritik yang sangat dalam.

Selama ini pembangunan sering dipahami sebagai urusan proyek, anggaran, infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Padahal, pembangunan pada akhirnya adalah proses mengelola manusia, mengelola nilai, mengelola arah, dan mengelola masa depan. Semua itu tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa kepemimpinan yang benar.

Bangunan yang megah tidak akan berfungsi secara optimal apabila pengelolanya tidak memahami tujuan bangunan tersebut didirikan.

Jalan yang panjang tidak akan membawa masyarakat menuju kemajuan apabila arah perjalanan tidak jelas. Anggaran yang besar pun tidak akan menghasilkan kesejahteraan apabila tidak dipimpin oleh visi yang tepat.

Karena itu, Cak Nun mengingatkan sebuah filosofi lama yang hidup dalam kebudayaan Nusantara. Beliau menyebut istilah, “Deso Mowo Coro, Negoro Mowo Toto.”

Filosofi tersebut mengandung makna yang sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pemahaman Jawa, desa memiliki tata cara kehidupan yang tumbuh secara alami. Masyarakat desa memahami bagaimana menjaga hubungan sosial, menyelesaikan persoalan bersama, menghormati pemimpin, dan menjaga keseimbangan kehidupan. Dari tata kehidupan itulah lahir keteraturan yang berlangsung secara organik.

Sementara itu, negara seharusnya menghadirkan tata kelola yang lebih besar dan lebih kompleks. Negara bukan sekadar organisasi kekuasaan yang menjalankan fungsi administratif.

Negara adalah sistem yang mengatur kehidupan jutaan bahkan ratusan juta manusia agar dapat hidup bersama secara adil, tertib, dan sejahtera.

Namun, Cak Nun kemudian melanjutkan dengan pertanyaan yang sangat menggelisahkan. Beliau mengatakan, “Sekarang sudah tertata belum negara ini? Karena gak tau caranya. Jadi negara belum tertata, karena gak tau caranya dan gak mau belajar dari desa yang sudah tau caranya.”

Pernyataan tersebut mengandung kritik yang mendalam terhadap cara berpikir pembangunan yang sering mengabaikan kearifan masyarakat.

Kritik tersebut bukan ditujukan kepada individu tertentu. Kritik tersebut menyentuh pola pikir pembangunan yang kerap menganggap negara dan pemerintah sebagai pihak yang memiliki seluruh jawaban.

Padahal, banyak nilai kepemimpinan justru tumbuh dari pengalaman masyarakat yang diwariskan selama berabad-abad.

Dalam banyak kesempatan, bangsa ini lebih sibuk mengimpor teori daripada memahami dirinya sendiri. Kita sering lebih sibuk meniru model pembangunan dari luar negeri daripada menggali pengalaman Nusantara. Kita juga lebih sibuk mengejar angka pertumbuhan daripada membangun karakter kepemimpinan.

Akibatnya, pembangunan sering kehilangan jiwa. Ketika pembangunan kehilangan kepemimpinan, yang muncul adalah proyek tanpa arah dan tanpa makna. Anggaran menjadi tujuan, bukan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Dalam kondisi seperti itu, jabatan menjadi kebanggaan, bukan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kekuasaan berubah menjadi fasilitas, bukan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas.

Pada akhirnya, orientasi pelayanan publik dapat tergeser oleh kepentingan yang lebih sempit.

Padahal, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak pernah ditentukan oleh besarnya anggaran semata. Banyak negara kaya mengalami krisis karena kehilangan kepemimpinan yang mampu menjaga arah.

Sebaliknya, banyak bangsa yang berhasil bangkit dari keterpurukan karena memiliki pemimpin yang mampu memberi keteladanan dan visi.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, kepemimpinan bukan sekadar kemampuan mengelola birokrasi. Kepemimpinan adalah kemampuan menjaga tujuan bernegara agar tetap berada pada rel yang benar.

Kepemimpinan juga merupakan kemampuan memastikan bahwa seluruh instrumen negara bergerak menuju kesejahteraan rakyat.

Lebih dari itu, kepemimpinan adalah keberanian menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun golongan.

Kepemimpinan menuntut keteguhan moral dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan juga menuntut kesediaan untuk mengutamakan masa depan bangsa dibanding keuntungan jangka pendek.

Karena itu, pembangunan tidak boleh dipisahkan dari kepemimpinan. Pembangunan fisik tanpa kepemimpinan hanya menghasilkan bangunan.

Pembangunan ekonomi tanpa kepemimpinan hanya menghasilkan angka statistik, sedangkan pembangunan hukum tanpa kepemimpinan hanya menghasilkan tumpukan regulasi.

Yang dibutuhkan bangsa ini bukan hanya pembangunan yang terlihat oleh mata. Bangsa ini membutuhkan pembangunan kepemimpinan yang mampu menjaga arah perjalanan nasional. Kepemimpinan itulah yang akan memastikan bahwa seluruh pembangunan benar-benar menghadirkan manfaat bagi rakyat.

Kekhawatiran Cak Nun bahkan melampaui persoalan hari ini. Beliau pernah mengingatkan, “Tahun depan itu, kalau gak mau usaha nanti gak bisa hutang lagi, bayar bunga hutang gak bisa, terus nanti krisis pangan dan krisis keuangan.”

Terlepas dari setuju atau tidak terhadap prediksi tersebut, pesan yang ingin disampaikan sangat jelas.

Krisis ekonomi sering kali bukan akar masalah yang sesungguhnya. Krisis ekonomi biasanya merupakan gejala dari persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola dan kepemimpinan.

Ketika arah kepemimpinan lemah, berbagai persoalan akan muncul secara bersamaan dan saling memperkuat satu sama lain.

Persoalan fiskal, persoalan pangan, persoalan sosial, hingga persoalan pemerintahan, sesungguhnya saling berkaitan. Tidak ada satu masalah yang berdiri sendiri.

Karena itu, penyelesaiannya pun memerlukan kepemimpinan yang mampu melihat persoalan secara menyeluruh.

Bangsa ini perlu kembali menempatkan kepemimpinan sebagai fondasi utama pembangunan. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak proyek yang berhasil dibangun.

Pertanyaannya adalah apakah pembangunan tersebut benar-benar membawa bangsa menuju tujuan bernegara.

Pertanyaannya juga bukan lagi berapa besar anggaran yang berhasil diserap setiap tahun. Pertanyaannya adalah apakah rakyat semakin sejahtera, semakin berdaulat, dan semakin bermartabat. Ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya kembali pada kualitas kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, pembangunan tanpa kepemimpinan ibarat kapal besar tanpa kompas. Mesin mungkin bekerja dengan sempurna, bahan bakar mungkin tersedia dalam jumlah besar, dan awak kapal mungkin lengkap. Namun, tanpa arah yang jelas, kapal hanya akan berputar-putar di tengah lautan tanpa mencapai tujuan.

Indonesia tidak kekurangan proyek pembangunan. Indonesia tidak kekurangan pejabat dan lembaga negara. Namun yang sering terasa kurang adalah kepemimpinan yang mampu memberi arah, menjaga tujuan, dan memastikan bahwa seluruh pembangunan benar-benar dilakukan untuk rakyat.

Sebab bangsa tidak dibangun oleh beton semata. Bangsa dibangun oleh nilai, keteladanan, dan arah yang diberikan oleh para pemimpinnya. Pada akhirnya, bangsa dibangun oleh kepemimpinan.

*Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi