Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
Jakarta, Aktual.news – Setiap lima tahun Indonesia selalu disibukkan oleh pertanyaan yang sama, yaitu siapa yang akan menjadi presiden berikutnya? Nama berganti, wajah berganti, partai berganti, koalisi berganti, tetapi pertanyaan yang jauh lebih mendasar justru jarang diajukan. Siapa sebenarnya yang menentukan arah negara? Siapa yang menjadi tuan atas keputusan-keputusan strategis bangsa? Siapa yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kebijakan ekonomi, politik, pendidikan, pertahanan, hingga pengelolaan sumber daya alam?
Perdebatan publik sering berhenti pada pergantian figur. Seolah-olah seluruh persoalan bangsa dapat diselesaikan hanya dengan mengganti orang yang duduk di kursi kepresidenan. Padahal sejarah menunjukkan bahwa perubahan pemimpin tidak selalu menghasilkan perubahan arah. Banyak kebijakan strategis tetap berjalan dalam jalur yang sama meskipun pemerintahan silih berganti. Dari sini muncul pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar siapa presidennya: siapa yang sesungguhnya menjadi tuan?
Dalam sebuah forum Maiyah, Cak Nun pernah menyampaikan pernyataan yang sangat menarik:
“Siapapun pemimpin kita di Indonesia, problemnya sebenarnya cuman satu: kita mau menjadi budak bangsa lain ataukah kita mau mandiri? Kan gitu tok. Kalau kita mandiri, kita ndak akan menjajah siapa-siapa, benar kan? Tapi kita juga jangan dijajah oleh siapa-siapa. Karena kita tidak akan menjajah siapa-siapa, kita punya teori mengenai gendong momong. Kita ndak akan menjajah siapa-siapa, kita bermurah hati kepada orang lain, asal orang lain jangan intervensi kepada kita.”
Pernyataan tersebut menggeser fokus pembahasan dari figur menuju kedaulatan. Masalah utama bangsa ternyata bukan semata-mata soal siapa yang memimpin, melainkan apakah bangsa ini benar-benar menentukan nasibnya sendiri atau justru mengikuti kehendak pihak lain. Presiden hanya menjadi salah satu aktor dalam sistem. Yang lebih menentukan adalah siapa yang memiliki kemampuan memengaruhi keputusan negara.
Dalam kehidupan sehari-hari, seorang direktur perusahaan memang memiliki jabatan tertinggi dalam operasional. Namun setiap orang memahami bahwa direktur belum tentu menjadi pemilik perusahaan. Pemilik modal dapat berganti direktur kapan saja apabila dianggap tidak lagi menjalankan kepentingan perusahaan. Logika yang sama sering kali dapat digunakan untuk membaca kehidupan bernegara. Jabatan presiden memang sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah mengetahui kepentingan siapa yang sedang dijalankan oleh kekuasaan.
Kemandirian bangsa bukan sekadar slogan politik. Kemandirian berarti kemampuan menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat sendiri. Kemandirian berarti kemampuan mengelola sumber daya alam tanpa tekanan pihak luar. Kemandirian berarti keberanian menyusun sistem ekonomi yang sesuai kebutuhan bangsa sendiri. Kemandirian juga berarti kemampuan menjaga identitas budaya tanpa harus meniru seluruh pola pikir peradaban lain.
Sebaliknya, ketergantungan dapat muncul dalam banyak bentuk. Tidak selalu berupa penjajahan militer sebagaimana masa kolonial. Ketergantungan dapat hadir melalui utang, teknologi, sistem ekonomi, ketergantungan pangan, ketergantungan energi, hingga ketergantungan cara berpikir. Sebuah bangsa dapat mengibarkan bendera kemerdekaan setiap tahun, tetapi tetap kehilangan kebebasan menentukan arah masa depannya sendiri.
Di sinilah relevansi pemikiran Cak Nun menjadi sangat penting. Indonesia tidak memiliki tradisi imperialis. Nusantara tidak dibangun di atas cita-cita menaklukkan bangsa lain. Watak kebudayaan Indonesia lebih dekat pada semangat “gendong momong”, yaitu merawat, melindungi, dan hidup berdampingan. Namun sikap terbuka dan ramah tersebut tidak boleh berubah menjadi ketergantungan yang membuat bangsa kehilangan kedaulatannya.
Karena itu, ukuran keberhasilan negara tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang berhasil memenangkan pemilihan presiden. Ukuran yang lebih penting adalah apakah bangsa semakin mandiri atau semakin bergantung. Apakah sumber daya alam semakin dikuasai rakyat atau semakin dikendalikan pihak lain. Apakah kebijakan negara semakin mencerminkan kepentingan rakyat atau justru kepentingan kekuatan yang berada di luar jangkauan rakyat.
Demokrasi sering membuat masyarakat sibuk memilih pengemudi. Padahal sebelum memilih pengemudi, ada satu pertanyaan yang lebih mendasar, yakni kendaraan ini sebenarnya milik siapa? Sebab pengemudi dapat berganti setiap lima tahun, tetapi apabila kepemilikan dan arah perjalanan ditentukan oleh pihak lain, pergantian pengemudi hanya menjadi perubahan wajah tanpa perubahan tujuan.
Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu nama yang muncul di surat suara. Masa depan Indonesia ditentukan oleh kemampuan bangsa menjaga kedaulatannya sendiri. Sebab persoalan terbesar bukanlah siapa yang duduk di kursi presiden. Persoalan terbesar adalah memastikan bahwa bangsa ini tetap menjadi tuan di rumahnya sendiri, bukan sekadar penyewa yang merasa memiliki rumah yang sebenarnya dikendalikan orang lain.
Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis. Tidak mencerminkan sikap dan pandangan redaksi Aktual.news
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
