Jakarta, Aktual.news – Pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan stimulus tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi, ketenagakerjaan, hingga perlindungan sosial.
“Total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk semester II ini sekitar Rp26,34 triliun, terdiri dari insentif transportasi Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan Rp18,04 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Ia merinci, pemerintah juga menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis, serta memberikan berbagai insentif transportasi seperti diskon tiket kereta api, kapal laut, hingga pembebasan PPN untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama periode libur sekolah dan Natal-Tahun Baru (Nataru).
Di sektor industri, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia serta tarif nol persen untuk impor suku cadang pesawat. Sementara di sektor ketenagakerjaan, program magang dan vokasi terus dilanjutkan.
Adapun pada sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,24 juta penerima serta melanjutkan program stabilisasi harga beras melalui subsidi Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.
Di sisi lain, dukungan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah juga tercermin dari persetujuan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh Badan Anggaran DPR RI (Banggar).
Dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Banggar DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemenko Perekonomian untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp664 miliar. Persetujuan tersebut dinilai menjadi landasan penting dalam mengoptimalkan fungsi koordinasi kebijakan ekonomi nasional.
Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut dan menilai anggaran yang disetujui akan memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
“Anggaran ini akan menjadi dasar bagi Kemenko Perekonomian dalam mengawal transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain Kemenko Perekonomian, Banggar DPR RI juga menyetujui pagu anggaran bagi enam kementerian koordinator lainnya, sehingga total pagu anggaran tujuh kementerian koordinator mencapai sekitar Rp3,1 triliun.
Langkah pemerintah melalui stimulus ekonomi serta dukungan anggaran dari DPR diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih merata.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
