Jakarta, Aktual.news — Pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali melanjutkan pengiriman 780 prajurit untuk misi perdamaian di Lebanon dalam rangka menjaga stabilitas kawasan dan memenuhi komitmen Indonesia di tingkat global.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai langkah tersebut merupakan wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui keterlibatan dalam misi Pasukan Sementara PBB di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon.
“Komisi I DPR RI menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit yang akan berangkat,” kata Dave di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Ia menegaskan, kehadiran pasukan Indonesia tidak hanya mencerminkan tanggung jawab internasional, tetapi juga memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan konflik.
Meski demikian, Dave mengingatkan bahwa aspek keselamatan dan kesejahteraan prajurit harus menjadi prioritas utama. Ia meminta Kementerian Pertahanan dan TNI memastikan dukungan logistik, perlindungan, serta koordinasi yang optimal dengan pasukan internasional lainnya.
“Evaluasi berkelanjutan terhadap dinamika di lapangan perlu dilakukan agar setiap kebijakan tetap relevan dan prajurit dapat menjalankan tugas dengan aman,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Kepala Biro Humas dan Data Informasi Brigjen TNI Honi Havana menyatakan penarikan pasukan TNI dari Lebanon tetap menjadi opsi apabila situasi keamanan memburuk dan tidak ada jaminan perlindungan dari pihak PBB.
“Apabila mandat UNIFIL tidak lagi mampu memberikan perlindungan bagi personel pemelihara perdamaian, maka penarikan pasukan lebih awal menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan,” kata Honi, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, opsi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah yang menempatkan keselamatan prajurit sebagai prioritas yang tidak dapat ditawar. Namun, hingga saat ini pengiriman pasukan dinilai masih relevan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor keamanan.
Pemerintah, lanjut Honi, terus memantau kondisi di lapangan melalui laporan TNI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beirut. Selain itu, langkah mitigasi juga telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap personel.
Ia menambahkan, pemerintah juga memiliki opsi untuk melakukan reorganisasi dan reposisi pasukan sesuai dengan dinamika keamanan di wilayah penugasan.
“Pengosongan atau pemindahan pos satgas dapat dilakukan sesuai dengan situasi keamanan yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah tetap mengandalkan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjamin perlindungan serta akuntabilitas terhadap setiap insiden yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa sebanyak 780 prajurit TNI akan diberangkatkan ke Lebanon pada 22 Mei 2026 sebagai bagian dari rotasi Satgas Kontingen Garuda (Konga) UNIFIL.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa pengiriman tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, meskipun terdapat risiko di lapangan.
Ia juga menyoroti insiden gugurnya empat prajurit TNI dalam misi UNIFIL pada Maret 2026 yang menjadi perhatian serius pemerintah.
“Keselamatan dan keamanan pasukan adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan,” ujar Yvonne, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, Indonesia terus mendorong PBB untuk melakukan investigasi yang transparan dan menyeluruh terhadap setiap insiden yang mengancam keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
Pengiriman pasukan kali ini merupakan bagian dari rotasi rutin untuk menggantikan personel yang telah bertugas selama satu tahun di Lebanon.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
