Jakarta, Aktual.news – Menguatnya wacana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode dinilai berpotensi memengaruhi peta politik nasional sekaligus mengganggu ambisi elite partai koalisi menjelang Pemilu 2029.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai dorongan terhadap pasangan tersebut untuk kembali maju pada 2029 dapat dibaca sebagai sinyal konsolidasi politik, namun di sisi lain mempersempit ruang kompetisi bagi figur lain di dalam koalisi.
“Semakin kuat dorongan Prabowo-Gibran dua periode, semakin besar pula potensi kegelisahan di kalangan elite partai koalisi. Sebab ada tokoh-tokoh yang selama ini dipersepsikan memiliki kepentingan politik untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden,” kata Arifki, Selasa (23/6/2026).
Ia menyebut sejumlah nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, hingga Zulkifli Hasan memiliki modal politik dan posisi strategis untuk masuk dalam kontestasi Pilpres 2029.
Menurutnya, jika sejak awal muncul persepsi bahwa pasangan Prabowo-Gibran akan kembali diusung, maka ruang bagi figur lain untuk memperebutkan posisi calon wakil presiden menjadi semakin terbatas.
“Hal ini tentu memengaruhi kalkulasi politik partai-partai koalisi,” ujarnya.
Arifki menjelaskan kondisi tersebut berpotensi menciptakan dilema di internal koalisi. Di satu sisi, partai-partai perlu menjaga soliditas pemerintahan. Namun di sisi lain, mereka juga berkepentingan meningkatkan posisi tawar dan menyiapkan kader terbaik untuk kontestasi mendatang.
Ia menambahkan, wacana dua periode tidak bisa dilihat semata sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap distribusi peluang politik di dalam koalisi.
Lebih lanjut, Arifki menilai munculnya wacana tersebut dapat mendorong partai-partai mulai menghitung ulang strategi politik jangka panjang, terutama bagi yang memiliki figur potensial secara elektoral maupun struktural.
Meski demikian, ia menegaskan arah politik menuju 2029 tetap sangat bergantung pada kinerja pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan.
“Pada akhirnya yang menentukan bukan elite politik, melainkan publik. Namun ketika wacana dua periode mulai digaungkan sejak awal pemerintahan, partai-partai tentu akan mulai menghitung ulang strategi dan posisi tawarnya,” katanya.
Menurut Arifki, semakin sering wacana tersebut muncul ke ruang publik, semakin besar pula peluang munculnya kompetisi senyap di internal koalisi.
“Karena yang diperebutkan bukan hanya kekuasaan hari ini, tetapi juga tiket kekuasaan pada 2029,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
