Oleh: Arya I.P. Palguna (Institute of Economic and Political Resources/IEPR)
Jakarta, Aktual.news – Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen (yoy) tampak impresif, terutama jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan sebelumnya yang stabil di kisaran 5 persen. Namun, angka agregat ini menyembunyikan dinamika mendasar yang patut dianalisis secara lebih kritis.
Jika diamati lebih saksama, pertumbuhan utama didorong oleh konsumsi pemerintah dan rumah tangga, bukan peningkatan produktivitas sektor riil atau ekspor.
Belanja pemerintah melonjak signifikan, tercatat 21,81 persen, jauh melampaui pertumbuhan kuartal-kuartal sebelumnya. Konsumsi rumah tangga juga meningkat hingga 5,52 persen, sementara ekspor hanya tumbuh 0,90 persen.
Artinya, sebagian besar angka 5,61 persen berasal dari permintaan domestik yang tinggi, bukan dari dorongan produktivitas atau daya saing internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan: “Apakah pertumbuhan ini benar-benar berkelanjutan atau hanya pertumbuhan semu yang bersifat konsumtif dan didorong fiskal?”
Pertumbuhan berbasis konsumsi yang tajam ini tidak lepas dari kondisi fiskal pemerintah. Belanja publik yang meningkat mendorong ekonomi secara kuartalan, tetapi sebagian didukung oleh defisit anggaran dan utang. Dengan rasio utang pemerintah yang relatif tinggi, pertumbuhan konsumsi ini berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal.
Pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada konsumsi fiskal tanpa peningkatan produktivitas sektor riil rentan terhadap penurunan jika dukungan fiskal berkurang atau suku bunga naik.
Sektor-sektor produktif juga menunjukkan dinamika yang tidak merata. Industri pengolahan tumbuh 5,04 persen, perdagangan 6,26 persen, konstruksi 5,49 persen, dan pertanian 4,97 persen. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian yang secara historis berkontribusi signifikan terhadap PDB justru terkontraksi 2,14 persen.
Hal ini menunjukkan pertumbuhan struktural belum merata dan sebagian besar ekonomi masih ditopang oleh konsumsi domestik. Jika terjadi guncangan eksternal atau belanja publik dikurangi, angka 5,61 persen dapat terpengaruh secara signifikan.
Dari perspektif kuartalan, pertumbuhan (qtq) bahkan menunjukkan kontraksi 0,77 persen dibandingkan triwulan IV-2025. Kontraksi ini mengindikasikan adanya efek musiman dan menguatkan hipotesis bahwa pertumbuhan tahunan sebagian besar didorong oleh faktor sementara, bukan ekspansi riil yang konsisten.
Fenomena ini mirip dengan pertumbuhan semu yang menonjol pada awal tahun, setelah kuartal akhir tahun sebelumnya tinggi akibat belanja Natal dan Tahun Baru.
Selain itu, distribusi wilayah menegaskan adanya ketimpangan. Pulau Jawa tetap menjadi tulang punggung ekonomi dengan kontribusi 57,24 persen, sementara Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan tertinggi 7,93 persen karena pemulihan pariwisata. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan 5,61 persen tidak merata dan risiko pada sektor tertentu yang mengalami kontraksi dapat memengaruhi stabilitas nasional.
Angka 5,61 persen bukan sekadar capaian kuantitatif, tetapi harus dibaca secara kritis. Pertumbuhan ekonomi saat ini didominasi konsumsi dan belanja publik dengan dukungan utang, sementara sektor produktif utama menunjukkan dinamika yang belum merata.
Dari perspektif fiskal, pertumbuhan ini rentan terhadap tekanan eksternal dan kebijakan anggaran. Oleh karena itu, pertumbuhan 5,61 persen merupakan campuran antara pencapaian positif dan pertumbuhan semu yang menuntut strategi kebijakan ekonomi berkelanjutan, yaitu memperkuat produktivitas sektor riil, menyeimbangkan konsumsi dan investasi, serta menjaga keberlanjutan fiskal.
