Jakarta, Aktual.news – Jerman mengikuti langkah Brasil dan Spanyol dalam mendesak reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier memperingatkan bahwa tatanan global berbasis hukum internasional sedang menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendesak komitmen global baru untuk kerja sama dan reformasi PBB yang lebih kuat.
Steinmeier, saat berbicara pada pembukaan Konferensi Keberlanjutan Hamburg, Senin (29/6/2026), mengatakan dunia memasuki periode di mana norma-norma internasional yang telah lama ada semakin terancam.
“Kita hidup di zaman ketika aturan internasional yang telah membimbing kita selama beberapa dekade terancam, saat beberapa negara kuat tidak lagi mematuhi aturan-aturan ini dan dengan berani melanggarnya ketika menghalangi kepentingan kekuasaan mereka sendiri,” katanya.
Menurut harian Suddeutsche Zeitung, Steinmeier menyatakan bahwa politik global semakin dibentuk oleh “politik kekuasaan mentah, pola pikir menang-kalah (zero-sum thinking), dan konfrontasi,” yang menggeser apa yang ia sebut sebagai fondasi sistem internasional yang kooperatif.
“Semangat kebrutalan dan kekejaman sedang melanda politik internasional,” tambah Steinmeier.
Terlepas dari perkembangan ini, Steinmeier menekankan bahwa meninggalkan kerja sama multilateral akan menjadi langkah yang salah.
“Penarikan diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjadi tindakan yang picik dan fatal. Namun demikian, PBB harus berubah, harus menjadi lebih efisien dan efektif, buktikan bahwa badan ini dapat memberikan hasil yang lebih baik ketimbang para pemimpin otoriter dengan fantasi kemahakuasaan mereka,” katanya.
Reformasi PBB Harus Bisa Hasilkan Tindakan Nyata
Sebelumnya, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “diperbarui dan direformasi” untuk lebih mencerminkan realitas abad ke-21.
Berbicara di Barcelona, Sabtu (18/4/2026), selama pertemuan keempat “Dalam Pembelaan Demokrasi”, Sanchez memperingatkan terhadap tantangan yang semakin besar terhadap multilateralisme, hukum internasional, dan lembaga-lembaga demokrasi.
Dia mengatakan reformasi diperlukan agar PBB dapat “beradaptasi dengan realitas abad ke-21 dan memimpin sistem multilateral yang lebih efisien, transparan, demokratis, inklusif, dan representatif.”
Sanchez juga berpendapat bahwa PBB harus dipimpin oleh seorang perempuan, menggambarkannya sebagai “bukan hanya masalah keadilan” tetapi juga kredibilitas.
“Sudah saatnya beralih dari komitmen ke tindakan,” katanya.
Pemimpin Spanyol itu memperingatkan bahwa demokrasi berada di bawah tekanan baik secara internal maupun eksternal.
“Ada bahaya bahwa demokrasi menjadi kosong dari dalam sementara diserang dari luar,” katanya.
“Respons kita tidak bisa hanya bersifat defensif, perlawanan saja tidak cukup. Kita harus mengusulkan, memimpin, dan menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipertahankan tetapi juga diperkuat dan ditingkatkan dari hari ke hari,” tambahnya.
Sanchez juga menyerukan regulasi yang lebih jelas tentang media sosial, dan memperingatkan dampak disinformasi terhadap wacana publik.
Dia mengatakan algoritma tidak boleh diizinkan untuk memberi penghargaan kepada “kebencian, polarisasi, konfrontasi, atau pesan-pesan kekerasan.”
Meskipun mencatat bahwa teknologi dapat menjadi kekuatan untuk kemajuan, dia memperingatkan bahwa “tanpa aturan, teknologi memecah belah kita dan membuat kita lebih bergantung.”
Reformasi DK PBB
Sementara itu, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada Sabtu (21/4/2026) menyerukan reformasi mendesak terhadap PBB dan menekankan perlunya reformasi Dewan Keamanan PBB.
“Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mereformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan, agar mewakili kepentingan negara-negara Global Selatan, di mana Brasil dan India adalah kandidat yang tepat,” katanya pada konferensi pers bersama dengan Modi.
Presiden Brasil itu menambahkan bahwa 20 tahun lalu, Brasil, India, Jepang, dan Jerman membentuk Kelompok Empat (G-4), yang telah lama mengadvokasi perluasan Dewan Keamanan.
“Memperluas keanggotaan tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan, termasuk Brasil dan India, sangat penting untuk legitimasi dan efisiensi tata kelola global,” kata Lula.
Kelompok Empat (G-4) terdiri dari India, Brasil, Jerman, dan Jepang, yang berupaya mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB dan yang tingkat pembangunannya setara dengan anggota tetap Dewan Keamanan saat ini.
Pada pertemuan G4 terbaru di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, para menteri luar negeri menyerukan reformasi Dewan Keamanan dan menegaskan kembali dukungan mereka satu sama lain.
Peran Indonesia dalam Reformasi PBB
Adapun pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Muhammad Syaroni Rofii menilai bahwa PBB perlu melakukan reformasi di tengah meningkatnya dinamika geopolitik pada saat ini.
“PBB sebagai sebuah organisasi internasional perlu melakukan reformasi kelembagaan untuk melakukan transformasi secara substantif dan simbolis,” kata Syaroni, Senin (20/4/2026).
Ia mengatakan selama ini banyak negara anggota mengkritik PBB karena dinilai tidak mampu berbuat banyak ketika dibutuhkan, seperti dalam konflik Palestina, Ukraina serta Lebanon.
Menurutnya, Indonesia dapat berkontribusi dalam reformasi PBB melalui pembicaraan awal dengan negara-negara yang memiliki semangat reformasi yang sama.
“Bisa diawali dengan memperkuat koordinasi di tingkat Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia bisa menyampaikan aspirasi kawasan melalui kanal-kanal yang ada di PBB,” katanya.
Selain itu, Indonesia juga dapat menghimpun para ahli hukum internasional serta mantan diplomat yang pernah bertugas di PBB untuk mengidentifikasi area mana yang perlu direformasi demi kebaikan masyarakat global.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
