Jakarta, Aktual.news – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menyebut kasus korupsi yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai alarm darurat bagi pemerintah untuk segera menghentikan dan merombak total Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koalisi menilai pencopotan pimpinan BGN tidak cukup menyelesaikan persoalan. Kasus ini dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas program yang berpotensi melahirkan korupsi sistemik.
Ketua YLBHI yang tergabung dalam MBG Watch menyatakan, penegakan hukum terhadap pimpinan BGN memang penting, namun masih menyisakan persoalan struktural. “Korupsi ini menjadi penindakan pertama pada Proyek Strategis Nasional, tetapi persoalan tata kelola belum tersentuh,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).
MBG Watch juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pergantian pimpinan BGN. Sejumlah pejabat disebut masih memiliki jabatan di institusi atau perusahaan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Menurut mereka, kegagalan mencegah konflik kepentingan sejak awal menjadi salah satu akar persoalan. Tanpa evaluasi menyeluruh, pergantian pimpinan dinilai hanya akan mengulang pola lama.
Koalisi juga mengkritik minimnya terobosan kebijakan dalam pelaksanaan MBG. Sejak awal berjalan, program ini dinilai lebih banyak direspons secara reaktif dibandingkan melalui kebijakan strategis berbasis data.
“Publik membutuhkan solusi konkret, bukan respons jangka pendek yang bersifat reaktif,” tegasnya.
Selain itu, MBG Watch menilai pelaksanaan program di lapangan masih amburadul. Mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pengawasan dinilai tidak berjalan optimal.
Sejumlah kajian sebelumnya juga telah mengingatkan tingginya risiko korupsi dalam program ini. Transparency International Indonesia, misalnya, mencatat lemahnya seleksi mitra, minimnya pengawasan independen, serta belum kuatnya payung hukum.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jaya Darmawan, menilai MBG berpotensi membebani fiskal negara. Program ini diperkirakan dapat mendorong defisit APBN sekaligus membuka ruang praktik rente.
Selain itu, risiko distribusi yang tidak merata dan potensi masalah keamanan pangan juga menjadi sorotan. Ketergantungan pada bahan baku impor dinilai dapat melemahkan produsen lokal.
MBG Watch juga menyoroti perlunya revisi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Revisi tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola, transparansi, serta efektivitas program.
Koalisi bahkan telah mengajukan uji materi terhadap anggaran MBG dalam APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini diambil karena dinilai terdapat persoalan fiskal dan prosedural dalam penganggaran.
Di tingkat akar rumput, kritik juga datang dari kelompok masyarakat. Sejumlah komunitas warga dan orang tua siswa menyoroti dampak langsung program, termasuk kasus keracunan pangan.
MBG Watch menilai pemerintah selama ini cenderung mengabaikan berbagai peringatan tersebut. Pencopotan pimpinan BGN dinilai sebagai pengakuan atas kegagalan yang selama ini disuarakan publik.
Koalisi menegaskan, pergantian figur tidak akan cukup tanpa perbaikan sistemik. Pemerintah didesak melakukan moratorium program, audit menyeluruh, serta penelusuran rantai kebijakan yang bermasalah.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar pergantian pimpinan, tetapi perubahan mendasar dalam tata kelola dan pelaksanaan program,” tegas koalisi.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
