Jakarta, Aktual.news – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai mematangkan agenda geopolitik umat menjelang pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII melalui Focus Group Discussion (FGD) Pra-KUII VIII bertema “Indonesia, Dunia Islam, dan Tatanan Dunia Multipolar: Membangun Agenda Geopolitik Umat di Tengah Transformasi Global”. Kegiatan yang digelar di Jakarta pada Kamis (25/6/2026) itu menjadi bagian dari penyusunan rekomendasi strategis yang akan dibahas dalam KUII VIII pada akhir Juli 2026.
Berdasarkan siaran pers yang diterima Aktual.news, Sabtu (27/6/2026), FGD diikuti sekitar 45 peserta yang berasal dari kementerian dan lembaga, akademisi, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga filantropi, hingga mantan duta besar. Forum tersebut membahas penguatan peran umat Islam Indonesia dalam menghadapi perubahan geopolitik global yang bergerak menuju tatanan dunia multipolar.
Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Menurutnya, posisi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam mendorong dialog dan perdamaian di tingkat internasional.
“Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi jembatan dialog, diplomasi, dan perdamaian internasional di tengah meningkatnya dinamika konflik global,” ujar Amirsyah.
Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Geopolitik dan Tatanan Dunia Baru KUII VIII, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menilai dunia saat ini tengah mengalami perubahan besar yang ditandai dengan meningkatnya persaingan di bidang ekonomi, teknologi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), keamanan siber, hingga penguasaan data.
Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat diplomasi internasional, meningkatkan literasi digital, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai negara agar mampu memainkan peran yang lebih aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.
“Dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar. Karena itu Indonesia harus memperkuat diplomasi, meningkatkan literasi digital, serta memperluas kerja sama internasional agar mampu berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia,” ujar Sudarnoto.
Dalam forum yang sama, Nieke Monika Kulsum, Ph.D., menyampaikan bahwa dinamika geopolitik global tidak hanya memengaruhi hubungan antarnegara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, teknologi, hingga ketahanan sosial.
Ia menilai penguatan literasi geopolitik menjadi kebutuhan penting agar Indonesia mampu membaca perubahan global dan mengambil posisi strategis di tengah berbagai tantangan internasional.
“Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi penghubung dialog antarbangsa karena mengedepankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kerja sama. Potensi ini perlu dioptimalkan untuk memperkuat posisi Indonesia sekaligus menghadirkan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia,” katanya.
Selain membahas perubahan tatanan dunia, forum juga menegaskan bahwa isu Palestina tetap menjadi perhatian utama umat Islam Indonesia. Peserta FGD menilai dukungan terhadap kemerdekaan Palestina perlu terus diperkuat melalui jalur diplomasi internasional, advokasi hukum, bantuan kemanusiaan, serta penguatan kerja sama dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara-negara Global South.
Tak hanya itu, peserta turut membahas berbagai isu strategis lainnya, seperti meningkatnya Islamofobia, reformasi tata kelola global, penguatan ekonomi halal, hingga implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik internasional.
Hasil FGD tersebut akan menjadi salah satu bahan utama penyusunan dokumen strategis KUII VIII, termasuk penyusunan Peta Jalan Geopolitik Umat 2026–2030. Dokumen itu akan memuat berbagai rekomendasi mengenai isu Palestina, tatanan dunia multipolar, penguatan geoekonomi umat, kedaulatan digital, serta peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan global.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
