Jakarta, Aktual.news – Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Hasanuddin Wahid menyoroti kesenjangan dalam perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang dinilai semakin lebar di Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “AI vs Manusia” yang diselenggarakan oleh Garda Bangsa di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (2/5/2026).
Dalam paparannya, Hasanuddin—yang akrab disapa Cak Udin—mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi tergesernya peran manusia, terutama guru, ulama, dan pendakwah, akibat perkembangan AI.
“Ada satu kerisauan saat ini. Peran guru, ulama, hingga pendakwah berpotensi tergantikan AI. Referensi yang diberikan AI sering kali lebih lengkap, sehingga peran mereka menjadi kurang diminati,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya kesenjangan penggunaan AI yang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara masyarakat di daerah belum sepenuhnya tersentuh teknologi tersebut.
“Kita melihat adanya gap yang nyata. Penggunaan AI masih terkonsentrasi di perkotaan, sementara masyarakat di daerah belum sepenuhnya tersentuh. Ini menjadi tantangan serius,” tambahnya.
Menurutnya, kesenjangan tersebut tidak hanya terkait kemampuan memproduksi teknologi, tetapi juga pada aspek pemanfaatan yang belum merata. Karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan literasi digital agar masyarakat dapat menggunakan AI secara bijak dan produktif.
Selain itu, PKB mendorong pemerintah untuk segera merumuskan regulasi yang jelas terkait pengembangan dan penerapan AI, termasuk penentuan lembaga yang bertanggung jawab.
“Perlu dipikirkan apakah diperlukan undang-undang khusus terkait AI. Selain itu, siapa yang bertanggung jawab—apakah Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Perindustrian—ini harus jelas,” tegasnya.
Hasanuddin menilai AI tidak akan sepenuhnya menggantikan manusia, namun berpotensi memengaruhi cara berpikir, gaya hidup, dan budaya masyarakat.
“Saya yakin AI tidak bisa menggantikan manusia. Tapi yang perlu kita waspadai adalah bagaimana ciptaan manusia ini justru mengendalikan cara berpikir, hidup, dan budaya kita,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengakui adanya kesenjangan dalam pemanfaatan AI, baik dari sisi kemampuan penggunaan maupun faktor geografis.
“Kesenjangan itu nyata, baik dari sisi kemampuan penggunaan maupun dari aspek geografis antara masyarakat di kota besar dan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa AI merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan, bukan pengganti manusia.
“Keputusan tetap ada di tangan manusia—apa yang ingin kita gunakan dan apa yang ingin kita abaikan,” jelasnya.
Stella juga menekankan pentingnya regulasi yang komprehensif, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap dampak negatif penerapan AI.
“Regulasi adalah kunci. Kita perlu memikirkan bersama bagaimana aturan dan sanksi yang tepat dalam penerapan AI,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
