Jakarta, Aktual.news – Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah ruas jalan yang dibangun melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya mempercepat konektivitas dan menekan biaya distribusi hasil produksi masyarakat.
Peresmian dilakukan di ruas Jalan Kedungdung–Bringkoning, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Program tersebut dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah guna mendukung swasembada pangan dan energi.
Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pentingnya infrastruktur jalan dalam menunjang aktivitas ekonomi, khususnya untuk menekan biaya logistik hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
“Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita,” ujar Prabowo.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan program IJD menunjukkan pembangunan infrastruktur kini menjangkau berbagai daerah, tidak lagi terpusat di wilayah tertentu.
Menurutnya, pembangunan jalan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas nasional, serta menjadi bukti kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah.
Salah satu fokus program IJD adalah pelebaran jalan daerah. Dody menjelaskan, ruas jalan yang sebelumnya hanya memiliki lebar sekitar tiga meter kini diperlebar menjadi sekitar delapan meter agar dapat dilalui dua kendaraan roda empat secara berpapasan.
“Pelebaran ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.
Secara keseluruhan, pelaksanaan IJD Tahun Anggaran 2025 mencakup penanganan jalan sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi dengan total investasi mencapai Rp5,41 triliun.
Pembangunan tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga kawasan timur Indonesia seperti Maluku dan Papua.
Pemerintah berharap pembangunan jalan daerah ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, memperkuat akses ke pusat pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing sentra produksi daerah.
Program ini juga menjadi bagian dari visi pembangunan infrastruktur nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen melalui peningkatan konektivitas dan penurunan biaya logistik.
Artikel ini ditulis oleh:
Achmat
Eka Permadhi
