Jakarta, Aktual.news – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Puan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Kami di DPR menyampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Puan menilai hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah harus benar-benar menyentuh seluruh aspek pelaksanaan pelatihan, mulai dari metode pembelajaran, kesehatan peserta, hingga materi yang diberikan. Menurutnya, pelatihan bagi calon manajer koperasi sebaiknya lebih difokuskan pada penguatan kapasitas manajerial sesuai tugas yang akan dijalankan.
“Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan yang sesuai diharapkan,” ujarnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga memastikan DPR akan mengawal hasil evaluasi pemerintah terhadap penyelenggaraan pelatihan tersebut.
“Jadi evaluasinya menyeluruh dan kita lihat evaluasi-evaluasi apa saja yang sudah akan dilakukan. Nanti akan kami tindaklanjuti. Kita lihat dulu,” katanya.
Pernyataan Puan sejalan dengan langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang memutuskan mengubah konsep latihan bagi peserta SPPI. Setelah dilakukan evaluasi menyusul meninggalnya lima peserta, Kemhan menghentikan penggunaan istilah latihan dasar kemiliteran (latsarmil) dan menggantinya menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan perubahan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengevaluasi sistem pelatihan secara menyeluruh.
“Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan latsarmil lagi,” ujar Rico.
Ia menjelaskan, kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer akan dikurangi, termasuk latihan menembak yang tidak lagi menjadi bagian dari kurikulum. Sebagai gantinya, materi pelatihan akan difokuskan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kemampuan manajerial peserta sebagai calon pengelola koperasi.
Kemhan juga memastikan aspek kesehatan peserta menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelatihan. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan lebih menyeluruh, sementara porsi latihan fisik disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta. Selain itu, penanganan medis bagi peserta yang mengalami gangguan kesehatan diminta dilakukan secara cepat dan maksimal.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menyatakan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah memerintahkan evaluasi total terhadap penyelenggaraan program SPPI setelah lima peserta meninggal dunia saat mengikuti pelatihan.
Selain aspek kesehatan, evaluasi juga mencakup metode pembelajaran agar lebih adaptif dan edukatif serta memperhatikan kondisi psikologis peserta. Materi pelatihan diarahkan untuk membangun semangat kerja sama, kemampuan memecahkan masalah (problem solving), serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aman dan kondusif.
Perubahan kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembekalan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih tanpa mengabaikan keselamatan, kesehatan, dan kesiapan peserta selama mengikuti pendidikan.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
