Jakarta, Aktual.news – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak dan ibu hamil akan terus dilanjutkan sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.
Hashim mengatakan pemerintah telah bertekad menjalankan program tersebut hingga seluruh sasaran penerima manfaat dapat terpenuhi.
“Saya kira sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah sudah bertekad untuk melanjutkan program MBG, tidak akan berhenti sampai nanti kita berhasil,” kata Hashim, dikutip dari Antara, Sabtu (4/7/2026).
Menurut dia, pemerintah berkomitmen menyediakan makanan bergizi bagi seluruh anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan sebagai bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Itu sudah ada tekad, itu janji kampanye Prabowo Subianto, tidak akan berhenti, akan dilanjutkan,” ujarnya.
Hashim menjelaskan, program MBG merupakan gagasan yang telah dirancang Presiden Prabowo sejak sekitar tahun 2006. Program tersebut menjadi bagian dari visi jangka panjang untuk mengatasi persoalan gizi buruk kronis dan stunting yang masih menjadi tantangan di Indonesia.
Ia menilai kebijakan tersebut merupakan investasi sosial jangka panjang yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia sejak usia dini.
Selain itu, Hashim menegaskan MBG bukanlah program yang muncul setelah Prabowo menjabat sebagai presiden, melainkan janji politik yang secara konsisten disampaikan dalam setiap kontestasi pemilihan presiden maupun wakil presiden.
“MBG menjadi janji kampanye Prabowo Subianto sejak 2009, waktu Prabowo masih calon wakil presiden, dilanjutkan tahun 2014 calon presiden, dilanjutkan 2019, dan dilanjutkan 2024,” katanya.
Meski demikian, Hashim mengakui pelaksanaan program berskala nasional tersebut tetap memiliki potensi penyimpangan apabila tidak diawasi secara optimal. Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Karena itu, ia mengajak kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat, termasuk Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), untuk bersama-sama mengawal implementasi program hingga ke tingkat desa.
Ia menekankan pengawasan yang kuat menjadi faktor penting agar bantuan makanan bergizi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Program-program dengan tujuan mulia, tapi kalau pelaksanaannya implementasinya itu tidak diawasi dan dibina dengan baik, kita sudah lihat hasilnya bagaimana, ya,” ucap Hashim.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Okt
